ZONASULTRA.COM, KOLAKA – Hasil reses individuu yang dilakukan anggota komisi III DPRD Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), Hasbi Mustafa berhasil mengungkap minimnya pencapaian kinerja beberapa instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemda Kolaka.
Hasbi menungkapkan, beberapa dinas yang kinerjanya dianggap tidak maksimal itu diantaranya, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Sosial dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Dari hasil reses yang dilakukan oleh Hasbi terungkap, beberapa proyek yang digelontorkan melalui ketiga dinas itu tidak tidak tepat sasaran.
Hasil reses Hasbi Mustafa di Kecamatan Latambaga, yakni Kelurahan Sakuli, Ulunggolaka, Kolakasi serta Desa Malaha, Kecamatan Samaturu terungkap, ada beberapa proyek anggaran 2015 yang tidak tepat sasaran.
“Misalnya, pembangunan tanggul di Kampung Amorini, Kelurahan Ulunggolaka yang tidak bermanfaat. Karena lokasi itu tidak ada penduduknya. Seharusnya proyek itu dibangun di lingkungan Poiao agar air sungai tidak masuk ke dalam rumah warga,” beber Hasbi di ruang kerjanya, Senin (2/11/2015).
Selain dinas PU, Hasbi juga menemukan banyak persoalan terkait penggelentoran dana bantuan sosial sebesar Rp 10 juta serta program bedah rumah yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kolaka.
“Waktu reses di Kampung Bajo, Kelurahan Sakuli ada juga masyarakat yang mengaku kalau dana bantuan Dinas Sosial dipotong Rp 2 juta, jadi mereka hanya terima Rp 8 juta saja. Kemudian dana bedah rumah dari kementrian sosial juga dipotong Rp 1,5 juta. Ini aturannya dari mana sampai ada potongan seperti itu,” ungkapnya.
Hal yang sama juga terjadi di sektor perikanan dan kelautan. Menurutnya, banyak program bantuan DKP Kolaka yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat.
“Misalnya, warga di kelurahan Kolakasi membutuhkan bantuan alat tangkap. DKP malah berikan bibit, pupuk untuk tambak dan bantuan exavator untuk pembukaan tambak baru. Padalah masyarakat nelayan yang tidak punya lahan tambak justru butuh mesin tempel, jaring dan perahu,” katanya.
Atas temuan itu, Hasbi meminta agar Bupati Kolaka segera mengevalusi kinerja para kepala dinas itu. Evaluasi itu menut Hasbi sangat penting, agar pembangunan di Kolaka tidak bermasalah.
Dia berharap agar semua dinas memberikan program bantuan yang bermafaat bagi masyarakat. Selain itu, politisi partai Hanura ini menekankan agar semua dinas dapat menyusun dan melaksanakanberdasarkan standar pelayanan minimal.
