Ribuan Masyarakat Konawe Desak Gubernur Jangan Halangi Pembangunan Smelter Morosi

Ribuan Masyarakat Konawe Desak Gubernur Jangan Halangi Pembangunan Smelter Morosi
Demo Smelter Morosi - Ribuan masyarakat Konawe usai berunjuk rasa di Sekretariat DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (7/3/2016). Mereka datang dengan puluhan mobil trek. Masyarakat Konawe ini mendesak agar Gubernur Sultra Nur Alam tidak menghalangi pembangunan smelter di Kecamatan Morosi, Konawe. (ZONASULTRA.COM/TASLIM DALMA)
Ribuan Masyarakat Konawe Desak Gubernur Jangan Halangi Pembangunan Smelter Morosi
Demo Smelter Morosi – Ribuan masyarakat Konawe usai berunjuk rasa di Sekretariat DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (7/3/2016). Mereka datang dengan puluhan mobil trek. Masyarakat Konawe ini mendesak agar Gubernur Sultra Nur Alam tidak menghalangi pembangunan smelter di Kecamatan Morosi, Konawe. (ZONASULTRA.COM/TASLIM DALMA)

 

ZONASULTRA.COM, KENDARI – Masyarakat Konawe datang berunjuk rasa di Sekretariat DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (7/3/2016). Mereka mendesak Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam tidak menghalangi pembangunan smelter di Kecamatan Morosi, Konawe.

Massa yang berjumlah ribuan tersebut tergabung dalam beberapa kelompok organisasi, diantaranya Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) dan Forum Mahasiswa Pemerhati Investasi Pertambangan Sulawesi Tenggara (Sultra).

Ketua LIRA Konawe Rolansyah Arya mengatakan pembanguan smelter di Morosi seharusnya tetap dilanjutkan. Gubernur selaku pemerintah daerah tidak boleh menghambat .

Di awal pembangunan smelter Oleh PT Virtue Dragon Nickel Industri (PT VDNI) memang diakui banyak kekurangan seperti analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang belum ada. Namun demikian kata Rolan, PT VDNI sudah bermaksud baik dengan membangun komunikasi dengan pemerintah dan mulai membangun.

“PT VDNI sudah mulai mempekerjakan dan mulai merekrut tenaga kerja lokal sudah mencapai 70 persen. Kini pemerintah daerah menghambat pembangunan smelter maka pekerja lokal terncam tidak dipekerjakan lagi,” kata Roland.

Olehnya Gubernur diminta untuk memberikan izin aktifitas pelabuhan JETI, izin mendirikan bangunan (IMB), memberikan izin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Massa tersebut langsung diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sultra Nursalam Lada, dan beberapa legislator lainnya. Untuk penyelesaian masalah tersebut DPRD berkesimpulan untuk membuat panitia khusus (Pansus).

 

Penulis : Muhamad Taslim Dalma
Editor : Tahir Ose

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini