ZONASULTRA.COM, KENDARI – Pelantikan bupati dan wakil bupati, Konawe Selatan (Konsel) Surunudin-Arsalim oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Jakarta dinilai sebagai kelemahan gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) perwakilan pemerintah pusat di daerah. Hal itu diungkapkan Ketua DPD I Golkar Sultra, Ridwan Bae.
Ridwan Bae yang juga anggota DPR RI menyatakan, keengganan gubernur Sultra, Nur Alam untuk melantik pasangan bupati Konsel akibat arogansinya.
“Gubernur itu terlalu arogansi sejak awal, seharusnya kalau memang Arsalim ada masalah sejak awal itu diputuskan KPU bukan gubernur, harusnya Nur Alam paham itu,” kata Ridwan saat diwawancarai melalui telepon selulernya, Rabu (24/2/2016).
Sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, kata Ridwan, bila ada perintah dari pemerintah pusat seharusnya ditaati bukan malah dilanggar. Dia juga menilai, Nur Alam tidak memahami posisinya sebagai kepala daerah.
“Harusnya Nur Alam sebagai kepala daerah bisa menunjukkan sikap demokratisnya, masa kepemimpinannya sudah tidak lama lagi, jadi harus tinggalkan kesan yang baik kepada masyarakat utamanya masyarakat Konsel,” ungkapnya.
Partai Golkar sebagai partai pengusung pasangan Surunudin-Arsalim, tentu tidak akan tinggal diam dengan sikap yang ditunjukkan gubernur Sultra.
“Ketua komisi II DPR RI itu dari Golkar terus Surunudin itu sahabatnya Abu Rizal Bakri, jadi pasti dibantulah,” tuturnya.
Pasangan Surunudin-Arsalim dilantik langsung oleh Mendagri, Tjahjo Kumolo, karena gubernur Sultra, Nur Alam tidak mau melantik bupati dan wakil bupati Konsel itu karena alasan syarat administrasi dari wakil bupati, Arsalim yakni pengunduran dirinya sebagai PNS belum dipenuhi.
Penulis : Kiki