Rp 6,7 Triliun Dana APBN Masuk di Sultra Tahun 2018

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPBN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Ririn Kadariyah
Ririn Kadariyah

ZONASULTRA.COM, KENDARI – Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) tahun 2018 yang masuk ke Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mencapai Rp6,7 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Sultra, Ririn Kadariyah mengatakan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2018 tingkat kementerian/lembaga disebar pada 446 satuan kerja (Satker). Di mana 446 satuan kerja tersebut terbagi dalam empat wilayah, masing-masing wilayah KPPN Kendari sebanyak 268 satker, wilayah KPPN Baubau 94 satker, KPPN Kolaka 49 satker, dan 35 satker di wilayah KPPN Raha.

Adapun besaran dana yang disalurkan pada tiap KPPN di Sultra masing-masing KPPN Kendari sebesar Rp5,2 trilun, KPPN Bau-Bau sebesar Rp827 miliar, KPPN Kolaka sebesar Rp410 miliar dan KPPN Raha sebesar Rp266 miliar.

Fokus belanja APBN 2018 dilakukan sesuai dengan tema Kebijakan Fiskal yakni Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan yang sejalan dengan rencana kerja pemerintah yaitu memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.

Maka belanja APBN difokuskan untuk penuntasan kemiskinan dan kesenjangan, infrastruktur, sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata dan perikanan.

Secara rinci dijelaskan belanja pegawai Rp1,893 triliun atau 28,2 persen, belanja barang Rp2,761 triliun atau 41,2 persen, belanja modal Rp2,041 triliun atau 30,5 persen dan bantuan sosial Rp9,1 miliar.

Kemudian alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa tahun 2018 sebesar Rp15,867 triliun yang meliputi dana bagi hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp10,2 triliun. Kemudian Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan DAK non fisik Rp4 triliun. Untuk dana insentif daerah (DID) Rp201 miliar dan dana desa Rp1,411 triliun.

Untuk peningkatan kualitas belanja, Ririn menegaskan senantiasa dilakukan melalui kesatuan mekanisme, kinerja pelaksanaan dan orientasi pada kinerja dengan mempersiapkan langkah-langkah seperti percepatan eksekusi anggaran, ketepatan waktu pencapaian output serta simplikasi regulasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran.

“Kita berharap banyak pelaksanaan APBN tahun 2018, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara akan jauh lebih baik daripada tahun 2017,” tutupnya. (B)

 


Reporter : Ilham Surahmin
Editor : Kiki

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini