RPS Petakan Layanan Publik yang Sulit Diakses

71
RPS Petakan Layanan Publik yang Sulit Diakses
RPS - Rumpun Perempuan Sulawesi Tenggara (RPS) menggelar program pemetakan layanan publik yang sulit diakses atau yang belum merata diterima perempuan dan keluarga miskin. (Sitti Nurmalasari/ZONASULTRA.COM)

RPS Petakan Layanan Publik yang Sulit Diakses RPS – Rumpun Perempuan Sulawesi Tenggara (RPS) menggelar program pemetakan layanan publik yang sulit diakses atau yang belum merata diterima perempuan dan keluarga miskin. (Sitti Nurmalasari/ZONASULTRA.COM)

 

ZONASULTRA.COM, KENDARI – Rumpun Perempuan Sulawesi Tenggara (RPS) menggelar program pemetakan layanan publik yang sulit diakses atau yang belum merata diterima perempuan dan keluarga miskin.

Program itu dilakukan bersama dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Sosial Kota Kendari, P2TP2A, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari, dan Dinas Kesehatan.

Direktur RPS Husnawati berharap, pemetaan itu dapat membantu masyarakat, khususnya perempuan dan warga miskin agar lebih mudah mengakses layanan publik, seperti rumah sakit, kartu kesehatan, kartu ketenagakerjaan, dan layanan lainnya. Termasuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Itu yang kemudian menjadikan kita harus melihat dan melakukan advokasi, karena banyak persoalan yang muncul,” kata Husna, di Kendari, Kamis (7/9/2017).

Selain itu, pemetaan itu juga termasuk temuan-temuan kelompok konstituen RPS yang ada di 15 kelurahan dan 5 kecamatan terkait permasalahan di masyarakat dalam hal perlindungan sosial, warga yang masih belum mendapatkan KIS, KIP, atau program PKH, dan sebagainya.

Juga, persoalan ketenagakerjaan khususnya perempuan, bagaimana mereka dapat mengakses lapangan pekerjaan, mendapatkan upah yang layak, dan menjadi tenaga kerja luar negeri yang baik dan berkualitas.

“Karena ketika warga miskin mengakses layanan kan sulit, jarak tempuh, belum tersedia layanan sarana prasarana di daerah mereka. Yang kemudian, ketika mereka dapat mengakses, tapi terkendala pembiayaan nya,” terangnya.

Kata Husna, sejumlah faktor itulah yang mendorong RPS untuk disinkrongkan dengan program-program milik pemerintah, utamanya pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mendiskusikan persoalan itu. Sehingga, dapat menghasilkan layanan publik yang ramah perempuan baik itu janda, perempuan kepala keluarga, perempuan mandiri, dan warga miskin secara umum.  (C)

 

Reporter : Sitti Nurmalasari
Editor: Abdul Saban

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini