PEMAPARAN VISI MISI – Marsekal Muda (Marsda) Supomo saat memaparkan visi misi bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sultra yang diadakan oleh Partai Hanura, di salah satu hotel di Kendari, Senin (4/9/2017). Pada pemaparan visi misi ini, Supomo mendapat pertanyaan dari Wakil Ketua DPP Hanura Bahar Ngitung terkait alasannya meninggalkan dunia militer dan maju sebagai calon gubernur. (RAMADHAN HAFID/ZONASULTRA.COM)
ZONASULTRA.COM, KENDARI – Pada pemaparan visi misi bakal calon (balon) gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2018-2023 di Partai Hanura, di salah satu hotel di Kendari, Senin (4/9/2017) sore, Supomo, menjadi balon pertama yang menyampaikan visi misi.
Di hadapan panelis, pria kelahiran Raha, 7 Februari 1959 ini menjelaskan berbagai gagasan bila menjadi gubernur Sultra ke depan, dengan menawarkan lima terobosan baru yang menurutnya bisa mewujudkan Sultra menjadi lebih baik.
Lima poin penting yang diusung oleh jenderal bintang dua ini yakni, menciptakan clean goverment dan clean governance, pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing, dan pembaharuan ekonomi, serta inovasi teknologi dan reformasi di sektor birokrasi.
“Bagaimana mewujudkan Sultra yang maju. Saya telah mengusung lima poin penting. Jika lima poin ini kita gerakkan dan berdayakan lebih baik, maka saya yakin Sultra akan lebih maju,” jelasnya.
Untuk mewujudkan itu, kata dia, harus didukung oleh akselerasi pembangunan sehingga ekonomi tidak akan kemana-mana, sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan transparan.
(Berita Terkait : Demi Membangun Sultra, Supomo Tinggalkan Dunia Militer)
Lanjutnya, SDM yang berdaya saing juga harus dikembangkan. Pasalnya SDM di Sultra saat ini sangat memprihatinkan, ada yang pandai ada juga tidak. Jadi harus memiliki daya saing yang lebih sehingga mampu bersaing dengan negara yang lain.
“Harus ada torobosan dan inovasi serta SDM yang berkualitas. Perlu torobosan yang berbeda,” ungkapnya.
Selain itu, Supomo juga menyinggung masalah ego sektoral pemerintah antara provinsi, kota dan kabupaten. Menurutnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi selama ini jalan sendiri-sendiri.
“Saya pernah di dewan ketahanan nasional dan melihat prilaku institusi dan jalan sendiri. Ego sektoral dalam satu proyek dibangun beberapa kementerian. Kerjasama intra dan antar institusi pemerintah kabupaten dan provinsi harus berjalan baik. Gubernur perpanjangan tangan pemerintah pusat, maka harus ada sinkronisasi. Sinergitas antara pemerintah dan perguruan tinggi, juga harus ditingkatkan,” pungkasnya. (A)
Reporter: Ramadhan Hafid
Editor: Jumriati
