ZONASULTRA.COM, KENDARI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) Sarlinda Moke meminta perusahaan pemurnian nikel milik PT Sungai Raya Nikel Alloy (SRNA) di Desa Landipo, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), untuk memberdayakan masyarakat lokal sebagai tenaga kerjanya.
Hal itu dikemukakan politisi Demokrat ini karena banyaknya keluhan masyarakat di desa itu yang menyampaikan aspirasi mereka di komisi III DPRD Sultra, tempat Sarlinda Moke bertugas.
“Kita minta PT SRNA untuk memberdayakan tenaga kerja lokal sesuai dengan skill dan kemampuan, daripada yang berasal dari luar daerah,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Sultra Sarlinda Mokke saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (16/8/2017).
Kata dia, selain isu penggunaan tenaga kerja lokal, masyarakat juga meminta agar dalam perencanaan alokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) milik perusahaan itu juga bisa melibatkan warga lokal.
Terkait hal ini, Sarlinda Moke juga mengaku sudah menindaklanjutinya dengan menyampaikannya ke pihak perusahaan
Namun yang menjadi persoalan, kata dia, saat ini perusahaan itu belum beroperasi. Sehingga semua tuntutan masyarakat itu belum bisa direalisasikan oleh pihak perusahaan.
Dia berharap agar masyarakat setempat untuk bersabar, menunggu pengoperasioan perusahaan itu. Sebab, jika sudah beroperasi, maka perekrutan tenaga kerja lokal harus menjadi perhatian mereka agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
“Nanti kalau perusahaan tersebut beroperasi, kita nanti akan upayakan seperti janji perusahaan kemarin bahwa meraka akan memberdayakan masyarakat disana,” tuturnya.
Terkait berapa besar tenaga kerja lokal yang akan direkrut, Sarlinda mengungkapkan, itu tergantung dari pihak perusahaan. Yang terpenting adalah bagaimana tenaga kerja lokal dapat terserap sehingga meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi masyarakat yang ada disekitar perusahaan, karena mereka yang merasakan dampaknya.
Terkait dengan aksi masyarakat Moramo beberapa waktu lalu yang menuding bahwa PT SRNA belum memiliki izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), Sarlinda yakin bahwa perusahaan tersebut telah mengurus semua kelengkapan legalitasnya.
Mungkin sekarang surat-suratnya sudah mulai dilengkapi sebelum beroperasi, karena riaknya sudah terlalu besar dan memang mereka pada posisi bermasalah,” tukasnya. (B)
Reporter: Ramadhan Hafid
Editor: Abdul Saban
