ZONASULTRA.COM, KENDARI – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Nasional, Doni Monardo menegaskan bahwa keputusan politik negara terkait mudik lebaran pada tahun ini adalah dilarang mudik.
Hal itu dikemukakannya saat berbicara pada Rapat Koordinasi Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan dan Penanganan Covid-19 yang dihadiri oleh sejumlah menteri, para gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia secara virtual, Senin (3/4/2021).
Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi hadir didampingi sejumlah anggota Forkopimda dan sejumlah anggota Satgas Covid-19 Sultra serta kepala OPD di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur.
Doni menegaskan, keputusan larangan mudik ini merupakan narasi tunggal yang harus dijalankan oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia dan harus mendapat pengawasan yang ketat di lapangan.
“Narasi tunggal keputusan politik negara adalah dilarang mudik. Mohon kiranya tidak ada yang berbeda dengan (keputusan) kepala negara. Covid-19 ditularkan bukan oleh hewan tapi oleh manusia,” ujar Doni.
Penegasan ini dilakukan di tengah peningkatan kembali kasus Covid-19 di Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Dua hari lalu, kata Kepala BNPB ini, kasus aktif nasional mencapai 5,99 persen. Saat ini, angka tersebut menanjak menjadi 6,01 persen. Sementara angka kesembuhan, yang sebelumnya mencapai 91,28 persen, kini mengalami penurunan sebesar 0,02 persen.
Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan, ada sekitar 17 juta pemudik yang diperkirakan akan bergerak pada H-2, H-3, dan H-5 lebaran.
“Sesuai arahan Presiden, kita membutuhkan pemahaman dan persepsi yang sama dalam mengedukasi masyarakat terkait aturan peniadaan mudik, agar terdapat kesamaan aksi dalam pelaksanaannya,” jelas Menhub.
Menhub menyatakan, India yang selama ini dijadikan referensi dalam penanganan Covid-19 ternyata lengah dan mengakibatkan tsunami Covid-19 yang benar-benar hebat dengan tingkat kasus harian telah mencapai angka 400 ribu. (b)
