ZONASULTRA.COM, UNAAHA – Sejumlah Kepala Sekolah (Kepsek) di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) mengaku mendapatkan tekanan dari oknum pejabat Dinas Pendidikan Konawe. Oknum pejabat tersebut memaksa para kepala sekolah baik tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk menandatangani laporan pertangungjawaban dana pemeliharaan sekolah. Padahal dana tersebut tidak pernah diterima oleh para Kepsek.
Bahkan beberapa waktu lalu, tepatnya pada 19 April 2017 lalu sejumlah Kepsek diundang untuk menghadiri rapat yang dipusatkan di SDN 3 Anggaberi yang katanya diagendakan Dinas Pendidikan Konawe, karena pada saat itu Sekretaris Dinas Pendidikan Yudha, dan Bendahara Dinas Gunawan, hadir dalam pertemuan itu. Dalam pertemuan tersebut para Kepsek diseruhkan untuk menandatangani kwitansi dengan jumlah dana yang nilainya bervariasi untuk masing-masing sekolah.
“Dana itu tidak pernah tersalur di sekolah yang saya pimpin. Begitu juga dengan beberapa teman Kepsek yang lain. Sehingga kami menolak untuk bertanda tangan di atas kwitansi itu. Kwitansi yang akan kami tandatangani itu merupakan tanda terima atas dana pemeliharaan sekolah yang kami tidak tahu itu tahun kapan. Jadi seolah-olah sudah kita terima dana itu, tapi kenyataannya tidak,” beber salah satu Kepala Sekolah yang ikut dalam pertemuan itu.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, sebelum diadakan pertemuan, ada beberapa Kepala sekolah yang menjadi sampel saat pemeriksaan SPJ anggaran pemeliharaan itu kepada BPK pada Maret lalu. Mereka diminta untuk bertandatangan di atas kertas kosong untuk disamakan yang tertera pada SPJ yang dimaksud. (B)
Reporter : CR 1
Editor Tahir Ose
