Demokrasi kini menjadi pilihan sitem politik bagi mayoritas negara-negara di Dunia, hal ini dikarenakan Demokrasi dianggap sebagai sistem politik terbaik dari sistem-sitem politik lainnya. Tanpa terkecuali Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) secara tegas menekankan Indonesia merupakan Negara Demokrasi.
Berbicara tentang Demokrasi tentu tidak terlepas dari Pemilihan Umum atau Pemilu yang disebut-sebut sebagai perhelatan akbar pesta demokrasi. “pesta” 5 tahunan inilah yang merupakan salah satu faktor paling penting sebagai prinsip terlaksananya demokratisasi dalam suatu negara, karena ini merupakan bukti bahwa kedaulatan disuatu negara masih kukuh berada ditangan rakyat, yang dimana rakyat mempunyai hak memilih peimpin mereka sendiri.
Pemilu serentak gelombang ketiga pun sebentar lagi dilaksanakan pada bulan februari 2018. Para “pelaku” politik beserta partai-partai politik pun mulai berkoalisi dan merekomendasikan calon-calon kuatnya jauh-jauh hari. Sulawesi Tenggara pun tak terlepas dari euforia pesta demokrasi ini.
Tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pun resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara, antara lain adalah pasangan calon Asrun – Hugua yang diusung Partai PAN, PDIP, PKS, Gerindra dan Hanura dengan total 26 kursi (58%), pasangan kedua yaitu Ali mazi – Lukman Abunawas yang diusung oleh Partai Golkar dan Nasdem dengan total 10 kursi (28%) dan terakhir pasangan calon Rusda Mahmud – Sjafei Kahar yang diusung Partai Demokrat, PPP dan PKB dengan total 9 kursi (20%).
Ketiga paslon pun digadang-gadang sebagai pasangan yang ideal karena dianggap merupakan komposisi perwakilan “daratan” dan “lautan”, kredibilitas serta elektabilitas ketiga paslon pun sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, lebih kurang masyarakat Sultra pun sudah mengetahui sepak terjang ketiga paslon dalam dunia perpolitikan, dan tidak diragukan lagi ketiga paslon merupakan orang-orang yang berkompeten sebagai pemimpin masyarkat Sulawesi Tenggara.
Kemudian muncul sebuah tanda tanya besar “Siapakah yang paling pantas?”, ketika berbicara pantas atau tidak pantasnya seseorang tentu akan ada presepktif yang berbeda-beda baik dari kubu pro mapun kontra. Disinilah peran penting sebuah tim sukses yang berperan menggiring opini publik kearah yang positif bagi pasangan calon yang didukungnya, hak inipun merupakan hal yang sah-sah saja selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Akan tetapi ada “oknum” tim sukses yang menghalalkan segala acara agar pasangannya di pilih oleh masyarakat atau biasa disebut sebagai “Black Campaign” yang jelas-jelas mencederai demokrasi dan asas “Luberjurdil” ( Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil ) untuk mengatisipasi hal in pun dibutuhkan pemilih yang “cerdas” pemilih yang memilih secara objektif, demi terpilihnya pemimpin berkualitas yang mampu memimpin selama 5 tahun kedepan untuk Sultra yang berkemajuan.
Kembali ke pertanyaan awal tentang siapa yang paling pantas, jawabannya adalah seorang pemimpin yang dipilih oleh masyarakat “cerdas” yang memilih dengan menganalisa dan objektif, seorang pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan Partai, kolega maupun sodaranya. Karena perlu diingat dalam politik tidak ada yang namanya kawan abadi maupun lawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi.
Oleh karena itu, mari masyarakat Sulawesi Tenggara bersama-sama menjadi pemilih yang “cerdas”, mari bersama kita pilih pemimpin yang pantas. Jangan sekalipun “jual” suaramu dan yang terpenting jangan golput. Ayo memilih dengan cerdas karena 5 tahun kedepan terwujud atau tidaknya Sultra yang berkemajual tergantung pilihanmu! ***
Oleh : Rizal Ramli, S.H.
Penulis adalah Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
