ZONASULTRA.COM, KENDARI – Wakil Ketua Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandi Sulawesi Tenggara (Sultra), Muhammad Endang menyoal tentang kartu prakerja yang dijanjikan calon presiden (capres) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) ketika menang di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Demokrat Sultra ini ragu jika program Jokowi tersebut bisa ditunaikan. Meski begitu ia mengembalikan hal itu kepada rakyat sebagai pemilik hak suara. Kata dia, jika rakyat masih percaya, silakan dipilih lagi.
“Kartu prakerja itu yang belum kerja mau dikasi gaji, bisa nda diwujudkan kartu-kartu itu, jangankan pengangguran, gaji honorer saja tidak dibayarkan, bagaimana mau gaji pengangguran. Tapi kita serahkan saja pada rakyat, kalau masih dipercaya monggo dipilih,” tegas Endang saat dihubungi, Selasa (5/3/2019)
Endang mengklaim progam-program itu adalah program Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika masih menjadi presiden, namun diberi nama lain. “Misalnya Program Keluarga Harapan (PKH), Kredit Usaha Rakyat (KUR), sertifikat, tapi pak SBY tidak pernah menyerahkan langsung sertifikat itu, lebih memandatkan kepada bupati-bupati,” ujarnya.
Dirinya juga melihat dari pengalaman yang ia lewati banyak janji-janji tapi sulit direalisasikan, bukan saja di pilpres ataupun pilkada. Dia kemudian meminjam kata-kata SBY, Endang menyebut jangan terlalu membeli angin surga.
(BACA JUGA : Tim Prabowo Akui Tim Jokowi di Sultra Lebih Gesit)
“Misalnya saya ingat dulu, ada bupati yang menjanjikan Rp1 miliar per desa kalau dia terpilih, tapi saya lihat tidak pernah ada itu. Tentang kartu-kartu itu terserah rakyat,” tandasnya.
Sekretaris Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Sultra Hugua menjelaskan, kartu prakerja Jokowi itu diberikan kepada lulusan SMA, SMK dan perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan dan belum memiliki keahlian.
“Melalui kartu ini, maka mereka mendapatkan pelatihan yang bisa menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Selama mencari pekerjaan, pemegang kartu akan mendapatkan upah,” ujar Hugua, Minggu (3/3/2019)
Lebih lanjut Hugua mengatakan, kartu ini melengkapi tiga kartu sakti lainnya yang sudah direalisasikan pemerintah, dan saat ini dinikmati masyarakat di seluruh Indonesia. Dan program ini memang dibutuhkan masyarakat.
Dikritik soal program kartu Jokowi sebelumnya tidak efektif, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan BPJS Kesehatan, menurut Hugua justru masalah-masalah tersebut muncul karena program yang telah dijalankan.
“Bukan program namanya kalau tidak ada masalah. Jadi lebih baik ada masalah karena pekerjaan jalan, daripada tidak ada masalah karena tidak ada program. Kita bersyukur ada masalah karena ada program, daripada tidak ada masalah tapi program tidak jalan,” pungkas Hugua. (a)
