ZONASULTRA.COM, TIRAWUTA – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara, Rusniyati Nur Rakibe menantang nyali masyarakat Koltim di pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 nanti.
Bentuk tantangannya adalah dengan cara berpartisipasi secara aktif dalam melaporkan kasus pidana money politik atau politik uang bila terjadi dalam pesta demokrasi ke depan.
Baca Juga : Cegah Pelibatan ASN dan Politik Uang di Pilkada 2020 Koltim, Bawaslu Harus Perketat Pengawasan
“Jangan takut. Asalkan punya bukti berupa dokumen dan memiliki dua saksi yang menguatkan maka silahkan lapor ke Bawaslu untuk diproses secara lanjut,”kata Rusniyati dalam acara debat publik yang diselenggarakan Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Koltim, Jumat (19/1/2020).
Langkah ini dilakukan karena Rusniyati telah mendapatkan satu pembelajaran penting, mengapa masyarakat enggan atau malas melaporkan kasus money politik ataupun pelanggaran lainnya ke Bawaslu.
“Saya pernah bercakap-cakap dengan seseorang di kecamatan Dangia. Katanya, susah mereka mau melaporkan kalau pelanggaran politik uang. Karena harus mengeluarkan uang pribadi, utamanya transportasi dan akomodasi saat memberikan keterangan sebagai saksi pelapor baik di Bawaslu maupun sampai ke pengadilan,”kenangnya.
Dari dasar itu, Rusniyati kemudian berinisiatif memberikan suport kepada siapa saja (masyarakat Koltim) yang mau melaporkan kasus money politik. Bentuknya dengan cara memberikan dana pribadinya berupa transportasi maupun akomodasi selama datang melapor atau memberikan keterangan kesaksian di pengadilan nanti.
Partisipasi masyarakat Koltim dalam melaporkan kasus-kasus pelanggaran sejak pilkada pertama Koltim 2015, pemilu 2019 sangat minim sekali.
Seingatnya, baru ada satu kasus indikasi pelanggaran pemilu yang dilaporkan secara langsung oleh masyarakat, yakni soal video ajakan bupati Koltim,Tony Herbiansyah kepada ASN untuk memilih partai NasDem. Selebihnya, semua ditemukan langsung oleh Bawaslu.
Baca Juga : Bawaslu Adukan Kadis Kominfo Koltim dan Camat Tinondo ke KASN
Olehnya itu, Rusniyati mengajak kepada masyarakat untuk turut membantu Bawaslu mengawal jalannya pesta demokrasi Pilkada 2020 di wilayah Koltim. Sehingga menghasilkan pemimpin yang berintegritas, bersih dan amanah.
”Maraknya dugaan money politik akan menjadi titik fokus Bawaslu di Pilkada 2020. Aparat desa, camat, lurah dan semua ASN mau diawasi. Ini semua perangkat yang bertugas mempengaruhi pemilih ke bawah karena ada kepentingan jabatan. Mari kita bersama-sama berperan aktif untuk mengawal jalannya pilkada 2020,”pinta Rusniyati. (a)
Kontributor : Samrul
Editor : Kiki
Kita Menjadi Biduan Amirika Serikat, Dirjen Kebudayaan Direktorat Sejarah ( Seksi-Seksi Sudah samar). Komisariat Pemerintah darurat Untuk Jawa Dibentuk Tgl. 16 mai Th. 1949, Pulau Madura ( Sumenep-Pamekasan-Sampang- bangkalan) Nip : 196404241992031011,
Penyandang Disabilitas Di kab. Su,menep dikelolah secara Pertemuan Dengan Lintas Sektoral, Anggaran Provinsi ; Rp. 80.000.000,- + Rp. 2.000.000,-
Madura punya cerita tentang BIDUAN ( Se kaliber ZWESTY WIRA BUANA) TTk