Tangani 497 Hektar Lahan Kumuh, Bappeda Kendari Gelar Workshop

Tangani 497 Hektar Lahan Kumuh, Bappeda Kendari Gelar Workshop
WORKSHOP BAPPEDA - Kepala Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Kendari sedang membawakan sambutan sekaligus membuka secara resmi workshop program kota tanpa kumuh (Kotaku) di Hotel DRAGON INN Kendari, Rabu (23/11/2016). Workshop tersebut merupakan upaya pemerintah setempat untuk mensukseskan program kota tanpa kumuh di tahun 2019 mendatang. (Irsan Rano/ZONASULTRA.COM)
Tangani 497 Hektar Lahan Kumuh, Bappeda Kendari Gelar Workshop
WORKSHOP BAPPEDA – Kepala Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Kendari sedang membawakan sambutan sekaligus membuka secara resmi workshop program kota tanpa kumuh (Kotaku) di Hotel DRAGON INN Kendari, Rabu (23/11/2016). Workshop tersebut merupakan upaya pemerintah setempat untuk mensukseskan program kota tanpa kumuh di tahun 2019 mendatang. (Irsan Rano/ZONASULTRA.COM)

 

ZONASULTRA.COM, KENDARI – Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kendari, Askar mengatakan, luas lahan kumuh di Kota Kendari saat ini mencapai sekitar 497 hektar. Untuk menuntaskan lahan kumuh itu tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Menurutnya, faktor yang mempengaruhi sukses dan tidaknya program itu pun beragam. Namun jika diamati lebih jauh, faktor sosial dan anggaran lah yang paling krusial (penting).

” Itulah tantangan kita sampai tahun 2019 mendatang,” tutur Askar dalam
workshop yang dihadiri Dinas Pekerjaan Umum (PU), Akademisi, Camat, dan Lurah lingkup Kota Kendari
saat ditemui di tempat kegiatan, di hotel Dragon In, Rabu (23/11/2016).

Menurut dia, kesadaran masyarakat untuk mendukung program tersebut perlu ditingkatkan, sebab jika tidak, tentunya pihak pemda akan kesulitan. Disebutkannya, kawasan kumuh saat ini ada di daerah sekitar pesisir, salah satunya adalah Kecamatan Abeli.

Selain faktor sosial, kata dia, juga ada faktor anggaran. Askar menjelaskan, untuk mengatasi 497 hektar kawasan kumuh tersebut, membutuhkan biaya sekitar 500 sampai 600 miliar. Untuk itu, sumber pendanaannya harus ditunjag melalui APBN, APBD, dan swadaya masyarakat.

“Seandainya semua kita masukkan ke APBD kota, maka gaji pegawai tidak bisa dibayar lagi,” tutur Aksar seraya tersenyum.

Untuk diketahui, dalam program kotaku, ada tiga metode yang akan diterapkan, yakni metode penanganan terhadap individu, rumah dan kawasan. Hal itu harus berjalan serentak, sebab jika tidak, setelah ditinggalkan akan kembali menjadi daerah yang kumuh.

“Hal-hal inilah yang kemudian kita lakukan, dalam rangka mencapai kota tanpa kumuh di tahun 2019 mendatang,” pungkasnya. (B)

 

Reporter: Irsan Rano
Editor : Kiki