ZONASULTRA.COM, BANDUNG– Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Teguh Setyabudi menyampaikan, jika pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat penting untuk meningkatkan performa aparatur dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan juga membuat regulasi serta deregulasi kebijakan pemerintahan.
Hal itu diungkapnya Teguh saat menyampaikan sambutannya di acara pembukaan kegiatan pembekalan bagi pejabat pengawas (Eselon IV), dilingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendgri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tahun 2018 di Cipatat, Jawa Barat (Jabar), Kamis (22/2/2018).
Menurut Teguh, dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, aparatur pemerintahan memegang peranan strategis.
Termaksud keberhasilan ataupun kegagalan penyelenggaraan pemerintahan, tergantung kepada kualitas aparatur di dalamnya.
“Sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah. Kemendagri memiliki tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan, urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemda,” ungkapnya.
Teguh menjelaskan, jika Kemendagri sebagai poros pemerintahan juga harus dapat memastikan proses reformasi birokrasi dan good governance berjalan dengan lancar. Baik dilevel pemerintahan nasional, pemerintahan daerah hingga ke pemerintahan desa, sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.
“Tugas dan target tersebut harus ditopang, dengan keberadaan aparatur yang kompeten dan profesional. Aparatur yang memiliki wawasan dan pemahaman yang komprehensif, tentang good governance dan karakter atau mental yang baik sebagai abdi negara dan abdi masyarakat,” jelasnya.
Dalam pembekalan kepemimpinan tersebut, tambah Teguh, seluruh aparatur yang hadir mendapatkan sejumlah materi kepemimpinan. Seperti materi wawasan kebangsaan, revolusi mental dan bela negara.
Iya pun berharap dengan adanya pembekalan materi tersebut, mampu memberikan memberikan pemahaman dan penguatan kembali nilai-nilai kepemimpinan, karakter kebangsaan atau revolusi mental. Yakni nilai-nilai yang berlandaskan pada integritas, etos kerja, dan gotong royong sebagai acuan dalam membangun budaya bangsa yang bermartabat, maju dan sejahtera berdasarkan Pancasila.
“Sebagai ASN Kemendagri dan BNPP, harus mempunyai wawasan kebangsaan dengan menempatkan persatuan, kesatuan dan serta kepentingan. Dan keselamatan bangsa di atas kepentingan individu atau golongan,” ujarnya.
Teguh pun kembali mengingatkan, jika yang menjadi perhatian saat ini yakni pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 2018. Diimana 171 daerah, provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia, akan melaksanakan pesta demokrasi pada bulan Juni 2018 secara serentak.
“Belum lagi ditahun 2019 mendatang, kita ada Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg). Jadi memang kita ini harus siap,” tutupnya. (B)
