PENGHARGAAN KPU – Sekretaris KPU Sulawesi Tenggara (Sultra) Syafruddin (baju hitam) dan Ketua KPU Hidayatullah menerima penghargaan dari KPU RI di sela-sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KPU di Kupang, Kamis (14/9/2017). (Foto: KPU Sultra for ZonaSultra)
ZONASULTRA.COM, KENDARI – KPU RI memberi penghargaan kepada KPU Sulawesi Tenggara (Sultra) sebagai terbaik peringkat III terkait penyajian data pemilih berkelanjutan. Piagam penghargaan diserahkan oleh pimpinan KPU RI di sela-sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KPU di Kupang, Kamis (14/9/2017) kemarin.
Ketua KPU Sultra Hidayatullah menyebut penghargaan sebagai penyaji data pemilih terbaik pertama adalah KPU Provinsi Yogyakarta, kemudian menyusul terbaik II adalah KPU Gorontalo, dan Sultra adalah KPU terbaik III.
Prestasi itu merupakan kedua kalinya bagi KPU Sultra pada periode kepemimpinan Hidayatullah karena penghargaan serupa pernah diterima KPU Sultra pada pemilu 2014 lalu. Saat itu KPU Sultra terbaik dalam kategori daftar pemilih berkualitas.
“Penghargaan ini untuk selalu menjadi cambuk dan penyemangat bagi KPU Sultra dan seluruh jajaran baik di level KPU provinsi maupun di 17 KPU kabupaten/kota se-Sultra untuk selalu bekerja serius dan fokus dalam pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih,” ujar Dayat sapaan akrab Hidayatullah saat dihubungi, Jumat (15/9/2017).
Namun demikian, perlu disadari bahwa data pemilih bukan saja tanggungjawab KPU sebagai penyelenggara, tetapi juga tanggungjawab bersama pemerintah daerah sebagai pihak penyaji data. Mewujudkan data pemilih yang baik juga jadi kewajiban stakeholders lainnya baik peserta pemilu/pemilihan, partai politik, media massa cetak maupun elektronik dan warga masyarakat itu sendiri.
Dayat berharap pemilihan gubernur (Pilgub) Sultra 2018 dan Pilkada 3 daerah (Konawe, Kolaka, Baubau) serta Pemilu 2019 dapat berlangsung dengan baik. Yang harus diminimalisir adalah masalah-masalah yang timbul dari data pemilih yang tidak valid dan tidak akurat.
“Karena masalah klasik yang selalu muncul dalam setiap hajatan Pemilu maupun pemilihan kepala daerah di Indonesia adalah data pemilih yang tidak valid dan tidak akurat,” tutur Dayat. (B)
Reporter: Muhamad Taslim Dalma
Editor: Jumriati
