STUDI BANDING – Ketua rombongan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor, Riana Herdiana, bersama Kadis PU Buton Rajulan dan rombongan meninjau salah satu lokasi tambang aspal Buton di Desa Wining, Kecamatan Pasarwajo, Rabu (1/11/2018). (Nanang Suparman/ZONASULTRA.COM)
ZONASULTRA.COM,PASARWAJO – Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar) menggelar kunjungan studi banding di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk melihat langsung kualitas aspal lokal di daerah itu.
Ketua rombongan studi Banding dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor, Riana Herdiana mengaku tertarik dengan aspal Buton. Hanya saja, ia masih harus meninjau secara langsung tambang aspal Buton sekaligus berkonsultasi terkait teknologi pemanfaatannya. Sebab diketahuinya selama ini, kendala penggunaan aspal lokal itu terletak pada biayanya yang besar.
“Tetapi mudah-mudahan setelah ini ada titik terang. Kami juga sepakat kalau ada yang aspal dalam negeri, kenapa harus impor,” kata Riana dalam kunjungannya di kantor Bupati Buton, Rabu (1/11/2017).
Dia menjelaskan, selain teknologi penggunaan aspal Buton agar lebih murah, kunjungan 16 perwakilan Pemkab Bogor itu untuk melakukan studi banding rehabilitasi hutan pasca penggelolaan tambang aspal di daerah itu.
Asisten III Pemerintah Daerah (Pemda) Buton Makmur yang menerima kunjungan rombongan studi banding itu mengatakan, aspal Buton merupakan harta karun yang dapat menjadi sumber kesejahteraan masyarakat, jika saja dikelola dengan maksimal. Kini Pemkab Buton terus mengampanyekan aspal Buton untuk menjadi bahan baku utama aspal jalan di Indonesia.
Hanya saja, upaya itu tidak mudah, karena harus bersaing dengan aspal minyak impor yang lebih diminati oleh stake holder dalam negeri maupun luar negeri. Tetapi kami akan terus perjuangkan, sampai aspal Buton dapat diminati.
“Kami ingin aspal Buton bisa jadi tuan rumah di dalam negeri. Bicara kualitas maupun efektifitas harga, aspal Btidak kalah. Kendalanya hanya kemauan,” ujar Makmur, dihadapan rombongan Pemkab Bogor dikantor Bupati Buton Rabu (1/11/2017).
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Buton Rajulan menjelaskan, aspal Buton memang masih kalah saing di pasaran. Bukan karena harga maupun kualitas, tetapi karena belum adanya regulasi dari pemerintah pusat yang mengatur penggunaan aspal lokal itu secara wajib bagi seluruh daerah di Indonesia.
“Misalnya, semua proyek jalan yang menggunakan DAK, itu belum dimasukkan penggunaan aspal Buton. Hanya aspal minyak dan aspal beton. Sehingga, daerah menjadi khawatir kalau menggunakan aspal Buton, bisa jadi temuan,” jelasnya.
Yang pasti sekarang tengah diperjuangkan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jika saja proyek DAK bisa menggunakan aspal Buton, potensi rupiah yang bisa diraup Buton bisa sangat melimpah.
Rajulan, sekedar bocoran impor aspal minyak nilainya mencapai 130 triliun setahun. Jumlah itu jika digunakan untuk membeli aspal Buton, bisa jadi berkah luar biasa bagi masyarakat terkhusus masyarakat Buton.
“Mudah-mudahan 2018 nanti regulasi yang dimaksud bisa ditetapkan melalui Kementerian,” katanya. (C)
Reporter : Nanang Suparman
Editor: Abdul Saban
