ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Tim pembangunan Badan Otoritas Pariwisata (BOP) Wakatobi dijadwalkan bakal meninjau langsung lokasi salah satu destinasi unggulan pariwisata Indonesia di Sulawesi Tenggara (Sultra) itu.
Hal ini diungkapkan Sekertaris Daerah (Sekda) Wakatobi, Muhammad Ilyas Abibu usai melakukan rapat lanjutan di Kementerian Koordinator (Kemenko) Maritim di Jakarta, Jum’at (11/8/2017).
Muhammad Ilyas mengatakan, rapat itu membahas persiapan pembentukan tim untuk memverifikasi status tanah yang diusulkan Pemda Wakatobi menjadi lokasi BOP.
Kata dia, hasil rapat itu menyimpulkan, tim itu terdiri dari Kemenko Maritim, Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Seketariat Kabinet (Setkab), Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).
“Tim ini nanti akan turun lansung ke lapangan untuk melihat kelayakan lokasi BOP di Wakatobi,” terang Muhammad Ilyas saat dikonfirmasi di Kemenko Maritim, Jalan MH. Thamrin Jakarta Pusat.
Selain melihat lokasi secara langsung, tim juga akan memastikan bahwa lokasi tersebut bebas dari permasalahan-permasalahan yang ada.
Sebelumnya, lanjut Muhammad Ilyas, pihaknya sudah memberikan usulan beberapa lokasi yang akan dijadikan BOP Wakatobi. Usulan itu disampaikan melalui terbatas dengan pemerintah pusat pada tanggal 14 Juli lalu.
“Karena lokasi ini akan kita serahkan sebagai modal awal BOP dalam bentuk sertifikat hak pengelolaan atas nama Pemda,” terang Ilyas lebih lanjut.
Rencananya, usai melakukan kunjungan lapangan itu, tim ini bakal menggelar Forum Group Discussion (FGD) membahas persiapan BOP tersebut.
FGD yangg dilakukan oleh tim ini dalam rangka mengklarifikasi seluruh persoalan-persoalan yang ada, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) nanti.
Muhammad Ilyas menjelaskan, lokasi BOP Wakatobi itu berada di dekat bandara Matahora. Dia juga memastikan bahwa, tanah BOP itu tidak termusuk areal hutan lindung yang ada di sekitar lokasi itu.
“Kalau tanah lindung kita keluarkan dari rencana ini, kalau tanah adat tentu kita kompromi dengan masyarakat adat,” pungkasnya. (B)
Reporter: Rizki Arifiani
Editor: Abdul Saban
