ZONASULTRA.COM, KENDARI – Kementerian Pertanian RI memberikan garansi pasar dan kualitas produk bagi para petani, serta pelaku usaha di tingkat petani dalam memasarkan hasil produk-produknya.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Kasdi Subagyono mengungkapkan hal itu pada temu bisnis dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke -39 di Sultra di Plaza In Kendari, Minggu (3/11/2019).
Temu bisnis tersebut dalam rangka membangun jejaring bisnis berkeadilan, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan petani.
Baca Juga : Buka HPS ke-39, Mentan Ingin Masyarakat Tak Tinggalkan Tradisi Pertanian
“Ini sangat penting, karena tanpa petani pelaku usaha tidak akan punya produk. Maka di situ kemitraan itu dijalin untuk berkeadilan dan berkelanjutan, artinya apa maknanya supaya petani punya bargening posisi punya posisi tawar yang besar,” ujarnya.
Dengan temu bisnis ini, lanjutnya, para pelaku usaha dapat memberikan dukungan kepada para petani, dengan melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
“Termaksud pasarnya, dan harus ada share margin yang adil. Misalnya marginnya 10 atau 100, yah jangan di kasih 20 lah. Kalau tidak mau 50 bagi 50 misalnya 30 bagi 70 atau 40 bagi 60. Itu akan mensejahterakan petani kita,” bebernya.
Ia pun mengaku, pemerintah sangat mendukung kemitraan yang didasari oleh posisi tawar yang sejajar antara petani selaku sebagai produsen dengan pelaku usaha sebagai konsumen. Hal itu agar dapat memberikan rasa berkeadilan, dalam artian petani sebagai produsen mendapat intensif harga yang menarik demikian juga bagi konsumen.
“Bahwa produk pertanian mendapat harga yang logis/ rasional, atau tidak memberatkan agar daya saing produk yang dihasilkan atau dijual memberikan intensif harga yang menarik. Dengan posisi yang saling menguntungkan (win-win solution), secara alami kemitraan akan berkelanjutan, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani,” ucapnya.
Bupati Buton Utara (Butur) Abu Hasan yang turut hadir dalam kegiatan itu mengaku, sebagai wilayah yang subur, Buton Utara memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang sangat baik. Seperti nilam, kelapa, jambu mete.
“Tadi kita juga ikut menandatangani MoU, intinya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan daya saing dan kesejahteraan petani. Apakah itu petani pangan beras, non beras, termasuk perkebunan,” katanya.
Untuk mewujudkan daya saing dan kesejahteraan petani tersebut, sambungnya, peningkatkan pendapatan petani perlu ditingkatkan baik pendapatan pokok maupun pendapatan tambahan.
Saat ini, kata Abu Hasan, masyarakat Butur banyak yang bercocok tanam beras maupun menanam nilam. Hanya saja banyak petani yang belum mendapatkan kejelasan terkait jaminan harga. Sehingga banyak petani yang merasa khawatir mengalami kerugian saat panen.
Baca Juga : Tiga Produk Asal Butur Ini Laris Manis di Pameran HPS
“Nilam ini salah satu piliha masyarakat hari ini terutama di Kulisusu Barat sampai Bonegunu, itu banyak kawasan tanaman nilam masyarakat. Dan tanaman nilam di Butur sudah berlangsung sejak tiga – empat tahun yang lalu, cuma memang mereka selalu terkendala soal pasar,” tegasnya.
Untuk diketahui, temu bisnis ini juga dirangkaikan dengan penadantanganan 24 memorandum off understanding (MoU) dari 3 lembaga, antara petani, pelaku usaha, dan Kemeterian Pertanian. Dengan rincian 8 MoU Bidang Perkebunan, 8 MoU Bidang Pangan, 8 MoU Bidang Peternakan, dan 8 MoU Bidang Hortikultura.
Kegiatan yang dihadiri 300 petani itu juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Bupati Buton Utara, Bupati Kolaka Utara, Ketua Dewan Kakao Indonesia, Ketua Dewan Atsiri Indonesia, Ketua Dewan Kelapa Indonesia, Pimpinan Yayasan Kalimanjari, dan Kepala Divisi Regional Perum Bulog Provinsi Sultra. (b)
Reporter : Randi Ardiansyah/Irsan Rano
Editor : Kiki
