ZONASULTRA.COM, RUMBIA – Kantor Badan Layanan Pengadaan (BLP) Kabupaten Bombana saat ini berupaya memaksimalkan pelayanan publik, utamanya sektor layanan pengadaan barang dan jasa. Namun, instansi ini terkendala dengan kondisi gedung yang kurang memadai, sempit, dan tampak seperti sebuah toko.
Kepala BLP Bombna, Sofyan Mansur mengatakan kurang memadainya kantor tersebut membuat sistem layanan juga kurang efektif. Padahal, ada tuntutan dari lembaga anti rasuah untuk segera membenahi pelayanan yang salah satunya adalah dengan ketersediaan gedung.
“Kami di sini cuma pinjam gedung saja, sebentar lagi kontraknya berakhir. Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) sudah pernah menekankan ke kami agar segera menuntaskan masalah ini,” ungkap Sofyan di ruang kerjanya, Senin (11/3/2019).
Sofyan menuturkan, ada beberapa permintaan KPK soal peningkatan kinerja BLP, yakni pelayanan publik yang benar, pelayanan khusus di internal BLP, pembinaan dan ketersediaan gedung yang kurang layak.
(Baca Juga : Tingkatkan Pelayanan Publik, Pemda Bombana Luncurkan Aplikasi Smart City)
“Kami sudah memenuhi sekitar 80 persen dari penekanan KPK soal layanan, semua sudah memenuhi proses sesuai standar operasional prosedur (SOP) . Hanya itu saja masalahnya ada pada gedung kantor kami yang saat ini cukup sempit dan status meminjam,” ujarnya.
Guna meningkatkan aspek pelayanan, kata Sofyan, pihaknya telah membuka klinik layanan pengadaan. Klinik tersebut telah dibuka sejak tahun 2018 lalu.
“Ada klinik layanan pengadaan yang kami buat untuk seluruh SKPD bahkan untuk aparat desa dan mereka sudah tahu. Jadi, semua jenis layanan pengadaan barang dan jasa di daerah ini bisa konsultasikan melalui klinik ini,” paparnya.
Sebelumnya, Ketua Tim Koordinator dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsubgah) KPK wilayah Sultra, Heri Nurudin melontarkan beberapa permintaan di BLP Bombana untuk pelayanan yang lebih baik.
Heri menekankan agar Pemkab Bombana mampu menyediakan fasilitas pelayanan yang berkualitas. Tak sekedar itu, Heri pun menegaskan agar BLP mampu mengelola dengan sistem kombinasi sesuai aturan pelaksanaan keuangan yang berlaku.
“Kami hanya tekankan BLP ini mengelola uang ratusan miliar loh, kok kantornya seperti ini. Mestinya tidak harus meminjam gedung, Pemda Bombana harus kreatif supaya pelayanan bisa maksimal ke depannya. Begitu pula dengan LPSE (Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik),” tegas Heri dalam kunjungan monitoring dan evaluasi di Bombana beberapa waktu lalu. (A)
Kontributor : Muhammad Jamil
Editor : Muhamad Taslim Dalma
