Tingkatkan UMKM, BPC HIPMI Buteng Siap Berkolaborasi dengan Pemda

Tingkatkan UMKM, BPC HIPMI Buteng Siap Berkolaborasi dengan Pemda
Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Buton Tengah (Buteng) mendukung penuh program Pj Bupati Buteng, Muhammad Yusup untuk meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). (Istimewa)

ZONASULTRA.ID, BAUBAU – Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Buton Tengah (Buteng) mendukung penuh program Pj Bupati Buteng, Muhammad Yusup untuk meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

HIPMI Buteng menilai, UMKM dan ekonomi kreatif merupakan program yang tepat saat ini untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Maka itu, BPC HIPMI Buteng siap bersinergi dengan Pemkab Buteng.

“Kami pengurus BPC HIPMI Buton Tengah menyambut pemimpin baru di pemerintahan Kabupaten Buton Tengah. Kami yakin akan membawa perubahan besar dan perubahan yang lebih baik,” ungkap Ketua BPC HIPMI Kabupaten Buteng, Zamrun La Uzhe, ditemui di Kota Baubau, Rabu (22/6/2022).

Ia mengaku, pihaknya siap mewujudkan sinergitas dengan Pemkab Buteng untuk meningkatkan UMKM dan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Buteng. “Kami siap bekerja keras, cerdas, dan tuntas untuk UMKM Buton Tengah,” ujar Zamrun.

Ketua Bidang Tenaga Kerja, Pemuda Olahraga dan UPT BPC Buteng, Vicky Rinaldi Patta Allo menambahkan, HIPMI Buteng dalam waktu dekat akan mengadakan pengembangan kapasitas UMKM se-Kabupaten Buteng.

Dalam kegiatan tersebut, HIPMI Buteng akan menggandeng pemerintah daerah guna berkolaborasi terkait dorongan pemasaran UMKM serta BUMN untuk regulasi permodalan.

“Harapan kami, dengan berkolaborasi bersama pemerintah daerah kegiatan yang akan kami laksanakan nanti dapat meningkatkan nilai produk UMKM dan ekonomi kreatif, sehingga memiliki nilai yang lebih baik,” cetus Vicky.

Menurut pengusaha muda yang juga ASN Buteng ini, tantangan yang dihadapi para pekerja UMKM adalah kurangnya pengetahuan pemasaran digital, usaha bagi UMKM yang belum maksimal, keterbatasan kemampuan pengusaha pemula, serta regulasi permodalan.

“Bahkan, para pekerja UMKM kita selama ini masih kurangnya informasi pemanfaatan akses permodalan dari UMKM ke lembaga-lembaga keuangan,” pungkasnya. (*)


Penulis: M1

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini