ZONASULTRA.COM, KENDARI – Tokoh lintas agama mengimbau masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk menolak gerakan people power (kekuatan massa). Gerakan ini dianggap dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
People power dianggap berpotensi untuk memecah belah keadaan, terutama usai pelaksanaan Pemilu Presiden 2019. Isu tersebut diduga sengaja dihembuskan untuk menentang pemerintah saat ini.
Imbauan itu diutarakan oleh Ketua Parisada Hindu Dharma Provinsi Sultra (majelis tertinggi umat Hindu Indonesia) I Nyoman Sudiana dan Ketua Badan Pekerja Majelis (BPM) Klasis Kendari/Konawe Utara Gereja Protestan Sultra Pendeta Steven Saemani.
Kedua tokoh lintas agama tersebut menyerukan kepada masyarakat Sultra agar bersama-sama menolak aksi people power yang menentang hukum serta menyerukan agar semua masyarakat menjaga kedamaian dan persatuan demi keutuhan NKRI.
Baca Juga : Pemda dan MUI Kolaka Imbau Masyarakat Tak Terpengaruh People Power
“Saya mengajak masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya umat Hindu untuk menolak people power dan segala tindakan yang melawan hukum terkait dengan Pemilu 2019. Mari jaga kerukunan, kedamaian, dan persatuan kita semua,” ujar I Nyoman Sudiana melalui keterangan pers, Senin (20/5/2019).
Hal senada juga diucapkan Pendeta Steven Saemani.“Mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara untuk menolak tindakan people power karena bertentangan dengan hukum. Mari kita jaga kerukunan dan persatuan serta keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Seteven.
Untuk dketahui, rencana aksi people power diserukan oleh sejumlah tokoh nasional seperti Amien Rais dan tokoh oposisi lainnya. Aksi itu rencananya akan digelar 22 Mei 2019 di Gedung Bawaslu RI dan KPU RI saat penetapan KPU terkait hasil Pemilu 2019.
Dikutip dari CNN Indonesia, aksi people power 22 Mei itu dilakukan untuk mendesak KPU mendiskualifikasi pasangan calon presiden Jokowi-Ma’ruf Amin.
Reporter: Muhamad Taslim Dalma
