ZONASULTRA.COM, KENDARI – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar silaturahmi bersama dengan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) dan para tokoh masyarakat di Aula Dachara Mapolda, Senin (22/4/2019).
Dalam pertemuan itu para tokoh yang hadir yakni dari Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Muhammadiyah, dan tokoh agama lainnya. Juga turut hadir, tokoh politik dari beberapa partai seperti Golkar, PKS, Berkarya, PKB, dan Demokrat.
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sultra Brigjen Pol Iriyanto mengatakan, di wilayah Sutra sejak hari puncak Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019 sampai tahapan pleno rekapitulasi suara di tingkat Panita Pemilihan Kecamatan (PPK) masih berjalan aman, damai, dan sejuk tanpa gangguan keamanan dan ketertiban sedikit pun.
(Baca Juga : Usai Pemilu, Ali Mazi Imbau Masyarakat Tetap Tenang)
Meski begitu, Iriyanto meminta kepada para tokoh masyarakat, tokoh politik dan pemuka agama, agar tetap mengawal dan menjaga tahapan pemilihan agar tetap aman, damai, dan sejuk.
Pada tahapan pleno rekapitulasi suara untuk jenis pemilihan calon anggota legislatif (caleg) dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten berpotensi menimbulkan konflik, karena calegnya melihat langsung proses tahapan itu.
“Maka kami bersama-sama unsur Forkopimda, Danrem, Dan Lanal, Dan Lanud bisa meredam konflik yang bisa saja terjadi. Kami membuka ruang untuk bermediasi untuk menyelesaikan masalah yang muncul,” kata Iriyanto dalam sambutannya, Senin (22/4/2019).
(Baca Juga : Pascapemilu, Kapolda Sultra Minta Jangan Bereuforia)
Polisi sendiri mendeteksi beberapa masalah yang berpotensi melahirkan konflik di antaranya netralitas penyelenggara pemilu, berita hoax lewat media sosial, dan provokasi peserta pemilu yang tidak puas dengan hasil pemilu. Namun, sampai saat ini belum kelihatan gejolak itu terjadi di Sultra.
Untuk mengantisipasi konflik, Iriyanto meminta kepada seluruh stakeholder, jika mendapat masalah terkait pemilu agar menggunakan ranah-ranah hukum yang telah ada, seperti di sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu). Ketika itu masalah pidana umum, Iriyanto meminta agar segera melapor ke polisi.
“Ada sekitar 6 ribu caleg, yang jadi tidak sampai 200 caleg. Tentunya ada yang jadi dan tidak, yang tidak naik bisa saja memprovokasi tim suksesnya sehingga timbul gejolak, itu yang akan kita mediasi, kita redam supaya tidak terjadi konflik,” tegasnya. (B)
Kontributor : Fadli Aksar
Editor : Muhamad Taslim Dalma
