Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gafatar Sultra, Andi Adrianto, usai diterima pihak kemenag Sultra mengatakan pihak pemerintah mestinya mengundang pengurus Gafatar untuk memberikan klarifikasi
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gafatar Sultra, Andi Adrianto, usai diterima pihak kemenag Sultra mengatakan pihak pemerintah mestinya mengundang pengurus Gafatar untuk memberikan klarifikasi jika kehadiran ormas ini ditolak di Sultra.
“Kami kooperatif jika dipanggil, Gafatar adalah ormas yang bergerak dibidang sosial budaya dan kami taat hukum. Apapun keputusan pemerintah, kita junjung tinggi tetapi kami berharap agar dipanggil baik-baik dulu untuk memberikan penjelasan,” kata Andi Andrianto.
Andi Andrianto juga menegaskan pihaknya mengusung keyakinan universal. Apa yang menjadi kebenaran pada setiap agama dijunjung tinggi jika sejalan dengan keyakinan universal tersebut.
Sementara Kepala Bagian (Kabag) Tata Usaha Kanwil Kemenag Sultra, Hasanuri, mengatakan Gafatar merupakan ormas yang menyimpang dari ajaran islam karena meyakini mosais atau juru selamat datang setelah Nabi Muhammad SAW.
“Tidak ada jaminan keyakinan pengikut Gafatar tidak mengajarkan kepada orang yang mengakui mosais atau juru selamat datang setelah Nabi Muhammad, sehingga kami hentikan dan melarang penyebaran ajaran ormas tersebut,”kata Hasanuri diruang kerjanya.
Berkaitan dengan itu pula, Gafatar yang sebelumnya terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Sultra juga telah dihapus. Kepala sub bidang penanganan konflik Kesbangpol Sultra, Muslimin, mengatakanpenghapusan ormas itu karena dianggap menyimpang dari kaidah Islam. (**Mas’ud)
