ZONASULTRA.COM, BURANGA – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Buton Utara (Butur) bersama seluruh stakeholder baru saja usai melangsungkan deklarasi terkait penolakan atas praktek politik uang dan politisasi SARA dalam pelaksanaan Pilkada 2018 di salah satu hotel di daerah itu, Rabu (14/2/2018).
Dalam acara ini, tampak para utusan partai politik (Parpol) secara bergantian menyatakan komitmennya untuk menolak kedua praktek tersebut. Kemudian, dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi, tolak politik uang dan politisasi SARA secara serentak.
Selain itu, ada pula penandatanganan dukungan atas gerakan tersebut di sebuah spanduk, dimulai oleh Bupati Butur Abu Hasan, kemudian Ketua DPRD Butur Muh Rukman Basri, para pejabat lingkup Pemkab Butur, kepolisian, parpol, ketua tim seleksi Bawaslu Sultra, anggota Panwaslu, serta tokoh masyarakat.
Ketua Panwaslu Butur Junaiddin menuturkan, deklarasi ini merupakan agenda nasional. Mulai dari Bawaslu RI, provinsi, hingga di tingkat kabupaten dan kota.
“Jadi hari ini kita telah melaksanakan deklarasi ini, dan salah satu tujuan deklarasi ini adalah melakukan pencegahan terhadap praktek politik uang dan politisasi SARa,” tuturnya.
Pasca dilaksanakan kegiatan ini, pihaknya mulai intens melakukan sosialisasi agar kedua praktek tersebut tidak terjadi di wilayah tugasnya. Di samping itu, ia juga menaruh harapan kepada seluruh instansi terkait maupun masyarakat agar dapat mendukung gerakan yang baru saja dideklarasikan.
“Kita juga meminta bantuan kepada seluruh stakeholder untuk mensosialisasikan ini. Karena terus terang, jangkauan kami juga sebagai pengawas pemilu, baik dari tingkat kabupaten maupun sampai tingkat bawah, itu sangat terbatas,” harap Junaiddin. (B)
Reporter: Irsan Rano
Editor: Jumriati
