ZONASULTRA.COM, RUMBIA – Bank Sultra bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana bekerjasama dalam implementasi transaksi non tunai. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di ruang rapat Bupati Bombana, Kamis (1/2/2018).
Direktur Utama Bank Sultra Khaerul Kumala Raden mengatakan, pihaknya siap membantu pemda dalam pengelolaan keuangan daerah melalui transaksi non tunai. Rencananya, sistem keuangan daerah akan ditransformasi ke aplikasi berbasis online. Meliputi, Kasda Online, Mobile Online, Chase Management Sistem (CMS) dan Satker Online.
“Kami datang untuk mengesahkan kejasama yang baik kepada Pemda Bombana. Kami juga membangun kerjasama ini untuk mempermudah pemda dalam melakukan transaksi keuangan,” kata Khaerul.
Khaerul menjabarkan, transaksi non tunai ini memiliki sifat yang cukup mudah. Semua jenis transaksi bisa diakses melalui HP atau laptop yang terhubung dengan sistem jaringan.
Ada dua pasword yang disediakan dalam metode aksesnya. Yaitu, pasword untuk bendahara dan pasword untuk supevisinya yaitu kepala dinas atau camat.
“Sekarang cukup mudah, karena awalnya masih menggunakan sistem bilyet giro dan cek. Itu sebenarnya kendala saat ini. Makanya, kami pindahkan mekanisme transaksi ini melalui non tunai,” ujarnya.
Terkait wilayah yang tidak terjangkau jaringan, kata Khaerul, merujuk pada instruksi Mendagri bahwa program tersebut bisa diterapkan secara bertahap.
Dicontohkan, di Kabaena saat ini masih terdapat beberapa wilayah yang belum terjangkau jaringan.
“Mereka tetap kami anjurkan untuk menggunakan sistem bilyet giro dan cek. Kami tentunya mengharapkan pemerintah pusat bisa mengevaluasi minimnya infrastruktur di semua daerah,” ujarnya.
Bupati Bombana Tafdil mengungkapkan, dirinya bersama semua perangkatnya sangat menerima dan siap mengimplementasikan sistem transaksi non tunai di daerahnya.
Diakuinya, awalnya memang agak susah bagi semua perangkatnya dalam menerima sistem baru tersebut. Hanya saja, dirinya menekankan semua harus memahami maksud dari pemerintah pusat dalam aspek pengelolaan anggaran di setiap daerah di Indonesia.
“Program ini sebagai langkah terbaik dalam menghindari semua jenis penyimpangan dalam mengelola anggaran. Aksesnya juga cepat dan ini sangat baik untuk diimplementasikan di daerah ini,” pungkasnya. (B)
Reporter: Muhammad Jamil
Editor: Jumriati
