ZONASULTRA.COM – JAKARTA – Komisi IV DPR RI sempat menolak rencana pemerintah untuk mengimpar beras. Namun, jika memang harus mengimpor, Komisi IV meminta agar proses impor dilakukan oleh (Badan Urusan Logistik (Bulog) sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Ternyata bukan hanya beras, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga ingin mengimpor garam.
“Termasuk garam itu juga kita keberatan. Komisi IV juga menolak, karena itu mekanismenya harus persetujuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” kata Umar Arsal saat dikonfirmasi di Gedung Nusantara I DPR RI Senayan Jakarta Selatan, Selasa (23/1/2018).
Ia mengatakan bahwa Kemendag menginginkan impor garam sebanyak 3,7 juta ton, sementara dari data KKP jika memang harus diimpor hanya butuh sekitar 2,1 juta ton.
“Mayoritas fraksi di Komisi IV menolak impor garam. Kemarin kita tolak, kalaupun impor harus rekomendasi dari KKP,” jelas anggota DPR RI asal Sulawesi Tenggara (Sultra) ini.
Politisi Demokrat ini menyebutkan, jangan sampai petani garam terbebani dengan kebijakan impor garam yang akan diambil oleh pemerintah.
“Karena kita bertanggung jawab jangan sampai petani garam jadi rugi dan jadi susah. Kita harapkan harga tetap stabil yang penting menguntungkan petani garam,” pungkasnya. (B)
Reporter : Rizki Arifiani
Editor : Kiki
