ZONASULTRA.ID, WANGI-WANGI– Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) menepis tudingan yang menyebut bahwa Bupati Wakatobi Haliana melalui orang dekatnya berupaya membungkam aktivis untuk menghentikan aksi-aksi demonstrasi. Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Wakatobi, Kuhaeri sudah mengkonfirmasi Bupati bahwa tudingan itu tidak benar.
“Itu tidak betul, pak Bupati mengetahui bahwa hak menyampaikan pendapat itu dilindungi undang-undang. Sehingga beliau tidak memerintahkan siapapun untuk menghubungi, menghentikan, atau membungkam para aktivis untuk tidak melakukan aksi demo,” ujarnya di Wangiwangi, Rabu (31/8/2022).
Menurutnya Bupati Wakatobi sangat paham bahwa itu adalah hak aktivis untuk menyampaikan aspirasi. Namun ia berharap kepada aktivis yang demo untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang tertib, sopan dan santun, bukan dengan cara-cara yang anarkis atau menghujat.
“Jadi silahkan sampaikan aspirasi. Bupati sangat menghargai itu, sehingga tak ada satu orangpun yang diperintahkan oleh Bupati untuk menemui mereka, apalagi untuk menghentikan aksi dan melibatkan preman seperti yang ditudingkan. Kalau ada yang dinilai sebagai preman, itu rata-rata penonton demo,” pungkasnya.
Sebelumnya, sejumlah aktivis dari Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional (JPKPN), Koalisi Parlemen Jalanan (KPJ), Aliansi Masyarakat Pemerhati (Ampara) Sultra bergabung dalam Aliansi Pemuda Mahasiswa Wakatobi.
Aliansi ini menyuarakan bahwa Pemda Wakatobi harus melakukan pengawasan terhadap material galian C yang didatangkan dari luar daerah karena dinilai ilegal untuk pembangunan/peningkatan pelabuhan Pangulubelo Mandati, Kecamatan Wangiwangi Selatan (Wangsel).
Proyek pengembangan pelabuhan Pangulubelo Mandati ini menelan anggaran sebesar Rp68 miliar. Para aktivis juga menyoroti soal dokumen-dokumen proyek tersebut yang diduga berdampak pada lingkungan.
Namun Bupati Wakatobi Haliana diduga melakukan langkah pembungkaman agar para aktivis menghentikan gerakan. Para aktivis yang menyuarakan hal itu mengaku didatangi orang kepercayaan Bupati yang menawarkan pekerjaan.
“Saya mau sampaikan keresahan pemda hari ini, tadi malam melalui tim sukses pak Haliana, orang kepercayaan pak Haliana memanggil saya ke rumahnya. Mau sogok saya bapak-bapak ibu-ibu. Mereka mau kasih saya pekerjaan. Supaya saya berhenti dalam pergerakan ini, supaya saya berhenti demo. Tetapi saya menjawab dengan lantang, bahwa saya tidak mau karena saya tidak mau kerja sama dengan penipu,” ujar salah satu aktivis belum lama ini.
Sebelumya, tudingan yang sama juga disampaikan pada demonstrasi yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa dan Masyarakat Wakatobi (PMW). Mereka menilai bahwa Wakatobi telah dibuat rusak oleh Bupati dan seluruh sekutunya.
Pihak PMW, Syaiful mengungkapkan bahwa Bupati Wakatobi mencoba menghalangi para demonstran dengan menghadirkan orang-orang dari luar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai sebagai preman. Di sisi lain di waktu yang bersamaan dengan demo itu, Bupati Wakatobi tengah melangsungkan rapat virtual bersama sejumlah kementerian.
“Apabila Bupati Wakatobi tidak menemui kita maka kita harus mengusirnya dari kantor daerah ini karena dia pantas, dan tidak patut menjadi contoh pemimpin yang bijaksana,” ungkap Syaiful.
Soal peningkatan pelabuhan Pangulubelo Mandati, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Wakatobi sebelumnya menyampaikan bahwa kegiatan proyek tersebut bukan wewenang daerah untuk mengawasi. Namun itu adalah wilayah pengawasan pihak Pemerintah Provinsi Sultra. (C)
Kontributor : Nova Ely Surya
Editor: Muhamad Taslim Dalma
