ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017, konflik sosial di daerah Sulawesi Tenggara (Sultra) tergolong kondusif dan aman terkendali. Meski begitu, Kota Kendari masih terjadi konflik sosial akibat Pemilihan Walikota (Pilwali) Kota Kendari 15 Februari yang lalu.
“Untuk konflik sosial pasca Pilkada 2017 saya kira semuanya aman terkendali, kecuali sebagaimana yang dikatakan Wakapolri bahwa di Sultra terjadi sedikit keributan di Pilwali Kota Kendari,” ungkap Sekertaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Sultra, Lukman Abunawas, ditemui usai Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (15/3/2017) sore.
Konflik sosial tersebut akibat adanya beberapa kecurangan dalam pelaksanaan Pilwali Kendari, sehingga tidak sedikit masyarakat yang memprotes lantaran tidak puas. Meskipun pertarungan Pilkada Kota Kendari cukup sengit, namun diakui Lukman Abunawas, secara keseluruhan dari tujuh daerah pelaksanaan Pilkada serentak 2017 berjalan lancar.
Hal tersebut tidak lepas dari peran berbagai pihak seperti Kepala Daerah, Kepolisian, TNI, BIN, tokoh agama, tokoh adat dan unsur lainnya.
“Koordinasi bagus karena kita rutin melakukan rapat, sebelum Pilkada maupun pasca Pilkada juga ada rapat tim terpadu, kebetulan di Sultra Pak Gubernur sebagai ketua, saya ketua I, ketua II Pak Kapolda dan seterusnya,” terangnya.
Meski Sultra tidak masuk dalam kategori 10 provinsi terbaik dalam pelaksanaan tim terpadu penanganan konflik sosial, namun Sultra masuk dalam 20 besar.
“Kita masuk 20 besar, kita tidak masuk 10 besar tapi kita ranking sekitar 15 atau 16,” tandas Lukman yang dikabarkan akan maju dalam Pemilihan Gubernur tahun depan.
Seperti diketahui bahwa Lampung menjadi provinsi terbaik dalam penanganan konflik sosial disusul Provinsi Kalimantan Timur, Jawa Timur,
Jambi, DI. Yogyakarta, Provinsi Aceh, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Bangka Belitung, dan terakhir Sumatera Selatan. (A)
Reporter : Rizki Arifiani
Editor : Kiki
