Supaya ada DPRD baru, supaya ada orang Buton jadi gubernur. Hal seperti ini saya tidak sepakat karena faktanya beberapa periode gubernur Sultra pernah dijabat orang Buton, kata Nursalam.
Supaya ada DPRD baru, supaya ada orang Buton jadi gubernur. Hal seperti ini saya tidak sepakat karena faktanya beberapa periode gubernur Sultra pernah dijabat orang Buton, kata Nursalam.
Nursalam menjelaskan pentingnya pemekaran Buton Raya lebih pada pertimbangan anggaran. Selama ini dari Sultra yang sampai di Kepulauan Buton dipastikan tidak cukup untuk infrastruktur.
Karena terus terang dana DAU (dana alokasi umum) itu kan dihitung dari luas daratan dan jumlah penduduk. Sekarang yang jadi pertanyaan bagaimana daerah kepulauan Buton yang lebih luas lautnya dari pada daratannya, jelasnya.
Politisi PDIP itu mengungkapkan alokasi anggaran yang turun ke daerah kepulauan itu sangat minim dan itu adalah fakta dalam perhitungan anggaran. Contoh Wakatobi hanya dapat Rp.4,5 miliar anggaran dari APBD kita sebesar Rp.2,3 triliun, imbuhya.
Diakuinya dari dulu DPRD sudah mendukung pemekaran Buton Raya hanya pada saat itu syarat kabupaten masih kurang. Namun saat ini dengan mekarnya Kabupaten Buton menjadi dua yakni Buton Tengah dan Buton Selatan dianggap telah memenuhi syarat.
Dikatakannya, tugas utama DPRD terutama yang berasal dari daerah pemilihan Buton, Baubau dan Wakatobi adalah mendorong percepatan pemekaran Buton Raya.
Menurut Nursalam, periode dewan yang baru ini belum masuk usulan pemekaran Buton Raya namun jika tim pemekaran kembali mengusulkannya maka ruang untuk itu sangat terbuka. Mudah-mudahan tim percepatan pemekaran itu cepat dia proses supaya kami DPRD Sultra paripurnakan untuk melanjutkan kembali ke Kemendagri, katanya.
Dengan terbentuknya dua Provinsi di jazirah Tenggara Sulawesi, kata Nursalam, perputaran uang juga akan semakin besar sehingga daerah otonom baru juga akan mandiri dengan adanya kepercayaan untuk mengolah daerahnya sendiri.(Taslim)
