Hampir tiap hari saya melalui jalan depan Pasar Baru atau nama kerennya Pasar Sentral Wuawua. Ruas ini merupakan jantung kemacetan di kota ini, sejak dari arah depan Lippo Plaza, tempat mangkal sopir online yang telah merebut separuh ruas jalan.
Setelah “digunakannya” jembatan kuning yang belum selesai itu, kemacetan sedikit terurai. Istilahnya, padat lancar. Tapi tetap saja, lalu lintas kerap tersendat karena, pertama, kendaraan yang keluar dari dalam pasar memotong tepat perlintasan dua arah.
Kedua, terdapat ruko di tengah jalan yang belum berhasil dibebaskan oleh pemerintah, dan menjadi “markas besar” bus antar provinsi. Beberapa bus diparkir dan mengambil bahu jalan.
Ketiga, menjadi titik berbalik arah bagi sopir pete-pete, yang cara membeloknya sangat tergantung pada suasana hati sopirnya.
Di tengah bayang-bayang macet harian itu, Pasar Sentral Wuawua nampaknya “berbenah”. Setelah sekian lama pasar yang dibangun menjadi lebih modern itu diresmikan dan tak kunjung ramai oleh pedagang (penjual) maupun pembeli, kini halaman pasar dibanguni lapak-lapak.
Sudah hampir pasti, tampilan pasar ini akan berubah jika lapak itu dioperasikan. Bakal ramai. Dan seperti biasa, akan terlihat kumuh. Langsung disaksikan dari jalan utama. Ujungnya, memberi kontribusi bagi kian parahnya kemacetan di kawasan itu.
Itu belum selesai. Di luar pagar, tepatnya di sempadan jalan, sudah terpasang meja-meja penjualan ikan. Berderet di sepanjang pagar pasar. Sepertinya itu “pasar ikan” sore hari.
Pertanyaannya, kenapa ada tambahan fasilitas berjualan di pinggir dalam dan luar pasar itu? Selentingan, sewa kios di pasar itu terlalu mahal. Tak terjangkau oleh pedagang-pedagang ini.
Kendatipun ini baru selentingan, cukup rasional jika dihubungkan dengan sepinya pasar ini dari aktivitas jual beli sebagaimana umumnya pasar tradisional. Bahkan, pasar ini jauh lebih sepi ketimbang saat Pasar Panjang masih berfungsi, pasar sementara yang disiapkan ketika Pasar Baru terbakar dan dibangun ulang.
Karena tak sanggup menyewa, muncullah gagasan cemerlang untuk berjualan di pinggir pagar. Ini hanya soal bagaimana tetap survive. Sesederhana itu.
Saya belum sempat jalan-jalan ke pasar itu untuk lebih mendetail duduk perkaranya. Saya mendahulukan para anggota DPRD kota yang sedang dumba-dumba gleter, apakah mereka masih terpilih atau tidak lagi.
Atau memberikan panggung lebih luas kepada para caleg untuk mendapat perhatian. Dan terutama sekali, mempersilakan jajaran pemerintah kota yang terkait, untuk menghabiskan libur akhir tahunnya dengan berwisata ke sana.
Jika memang sepinya pasar ini disebabkan oleh sewa kios yang mahal, maka mari kita membolak-balik logika berpikir kita tentang terma pembangunan.
Jika makna pembangunan adalah kehadiran pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, maka menaikkan sewa kios di pasar tradisional, setelah dibangun lebih representatif, bukan dikatakan sebagai pembangunan. Tapi berdagang dengan rakyat.
Yang dimaksud membangun adalah memperbaiki atau memperbaharui pasar menjadi lebih layak, tanpa menaikkan sewa dengan maksud mengganti ongkos pembangunan. Dana yang digunakan untuk membangun pasar itu sesungguhnya insentif yang diperoleh publik atas pajak-pajak yang dibayarkannya. Bahkan yang lebih hakiki, insentif yang perlu diterimanya atas keberadaannya di kota ini sebagai warga.
Sehingga, logika dan akal sehat saya tidak pernah dapat menerima jika setelah sebuah pasar tradisional dibangun, sewa kiosnya serta-merta dinaikkan oleh karena dianggap bahwa pemerintah telah mengubah pasar menjadi lebih baik. Itu artinya, uang pemerintah itu adalah investasi untuk pemerintah, bukan investasi untuk publik.
Karenanya, apa yang baru di Pasar Baru, seperti lapak di tepian pagar dan meja penjual ikan di pinggir jalan, hanyalah respon dari logika berpikir pemerintah yang berinvestasi bukan untuk publik. Dampak dari cara berpikir berdagang terhadap rakyatnya.***
Oleh : Andi Syahrir
Penulis Merupakan Alumni UHO & Pemerhati Sosial
