ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menurunkan tim gabungan untuk investigasi dugaan desa fiktif di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara (Sultra). Hasilnya desa tersebut memang ada, namun tata keloloa pemerintahan desa tidak berjalan secara optimal.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan mengatakan empat desa bermasalah di Konawe itu adalah Desa Arombu Utama, Kecamatan Latoma. Desa Larehoma di Kecamatan Anggaberi, Desa Wiau Kecamatan Routa dan Desa Napooha Kecamatan Latoma. Ke empat desa itu telah menerima kucuran dana.
(Baca Juga : Soal Desa Fiktif, Pengamat: Tak Ada Desa Dibentuk dalam Sekejab)
“Tim kami juga mendapatkan informasi empat desa tersebut benar telah disalurkan dana desa, dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah sebesar Rp.9,327 miliar. Tapi baru sebesar Rp.4,350 miliar yang telah disalurkan dari rekening kas umum daerah ke empat rekening kas desa,” kata Nata di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).
Sehingga sampai saat ini masih tersisa dana dalam rekening kas umum daerah sebesar Rp.4,977 miliar atau sekitar 53 persen. Selanjutnya, sejak tahun 2014-2018 terdapat alokasi dana desa atau bantuan keuangan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan disalurkan ke empat desa tersebut sebesar Rp.899 juta. Sehingga total dana yang disalurkan kepada empat desa tersebut mencapai angka lebih dari Rp.5 miliar.
(Baca Juga : Soal Desa Fiktif, Polda Sultra Temukan 2 Desa Tak Berpenghuni di Konawe)
Aktivitas pemerintahan desa di sana tidak berjalan dengan baik, hal itu diakibatkan oleh kepala desa dan perangkat desa tidak mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dipicu karena adanya kesenjangan antara kepala desa dan perangkat desa, atas penghasilan yang diterima oleh pendamping lokal desa yang notabene belum banyak membantu karena jarang sekali terlihat kehadirannya di lapangan.
“Secara menyeluruh terhadap tata pengelolaan pemerintahan desa belum dilaksakan secara maksimal oleh daerah, baik oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat maupun bupati sebagai pembina langsung di Kabupaten Konawe,” pungkas Nata. (a)
