Dengan mempertahankan nama Kota Baubau maka tidak menutup kemungkinan akan menjadi emrio untuk lahirnya kota-kota baru di Pulau Buton seperti Kota Kamaru, selain yang telah ada saat ini seperti Kota
Dengan mempertahankan nama Kota Baubau maka tidak menutup kemungkinan akan menjadi emrio untuk lahirnya kota-kota baru di Pulau Buton seperti Kota Kamaru, selain yang telah ada saat ini seperti Kota Pasarwajo, Kota Ereke dan Kota Batauga. Walaupun statusnya adalah sebuah kecamatan, tetapi karena posisi strategisnya, kemudian daya layanannya yang lebih kuat, potensi sumber daya alamnya, mempunyai karakter efisiensi. Nah, kota-kota tersebut itu semua berada di Pulau Buton. Jadi bukan Kota Buton, tapi kota yang ada di Buton.
Saya juga kaget kalau ada wacana untuk mengganti nama Kota Baubau menjadi Kota Buton. Sepengetahuan saya, Kota Baubau itu adanya di Buton, bukan Kota Buton, kata Amirul Tamim saat ditemui Zona Sultra di Jakarta, Rabu(7/1/2015) malam.
Menurut pria yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI dapil Sultra ini, lahirnya nama Kota Baubau telah memiliki sejarah panjang. Bahkan, di dalam dokumen-dokumen yang telah ada pada zaman Belanda, sampai sebelum maupun setelah proklamasi kemudian terbentuk Kabupaten Buton yang berkedudukan di Baubau, lalu lahirnya kota administratif (Kotif) Baubau hingga pada akhirnya terbentuk daerah otonom baru, nama Baubau sudah ada.
Kalau kita buka-buka dokumen pada zaman Belanda dulu hingga saat ini sudah ada nama Baubau. Dan Insya Allah dengan kesepakatan bersama yang pernah lahir bahwa kawasan Buton itu akan dijadikan Propinsi Buton Raya yang ibukotanya di Baubau, jelasnya.
Terkait dengan Propinsi Buton Raya dengan beribukotakan di Baubau, Amirul menegaskan jika nantinya nama Baubau akan diganti atau bahkan dihilangkan maka akan sangat jelas dampaknya pada pemekaran propinsi baru tersebut. Terlebih lagi, dengan lahirnya UU baru tentang Pemerintah Daerah yang telah diperketat tentang persyaratan pemekaran.
Kalau perubahan itu terjadi atau dihilangkan nama Baubau, wah ini akan berdampak pada nasib Buton Raya.
Amirul pun mengambil contoh beberpa daerah di Sulawesi Tengah, Luwu. Di daerah tersebut, ada namanya Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur dan Kabupten Luwu Utara. Meski demikian, kotanya tetap Palopo, bukan diganti jadi Kota Luwu. Begitu juga dengan Baubau.
Kalau kita telusuri bahwa Buton itu mencerminkan negeri yang besar, yang di dalamnya ada Kabupaten Buton, Buteng, Busel, dan lainnya.Tapi, tidak ada Kota Buton, tukasnya.
Amirul menjelaskan, berdasarkan ketentuan UU memang dimungkinkan untuk melakukan pergantian nama daerah. Tapi, sebelumnya harus ada pertimbangan dan alasan-alasan tertentu yang salah satunya tentang historinya. Namun, lebih jauh daripada itu gengsinya apa? Apakah selama ini dengan menggunakan nama Baubau bisa mengganggu sistem yang ada?. Selain itu, perlu diketahui di dalam peta dunia itu sudah terpetakan.
Belum lagi dampak terhadap efek-efek lain seperti ada Kejaksaan Negeri Baubau, Polres Baubau, Pengadilan Negeri Baubau. Yang patut diingat, instansi-instansi vertikal itu bukan bernama Polres Kota Baubau begitu juga lainnya karena wilayah kerjanya tidak dibatasi oleh wilayah kerja daerah otonom, dan hal itu juga perlu menjadi bahan pertimbangan.
Coba buka di google pasti sudah ada Baubau. Nah, siapa kira-kira yang akan merubah itu dengan hanya keputusan-keputusan segelintir. Siapa juga yang akan merubah peta-peta militer, perhubungan udara, laut jika nama Baubau hilang. Jadi, banyak hal yang harus diperhitungkan, paparnya.
Terkait dengan biaya, Amirul Tamim sendiri boleh dibilang sudah mempunyai pengalaman terkait dengan perubahan ini. Sebelumnya nama Baubau juga pernah diubah, yakni dari nama Bau-Bau (dengan garis pemisah) menjadi Baubau (tanpa garis pemisah).
Soal biaya, saya ingin mengatakan taksiran biaya bisa tak terhingga. Karena itu bisa berdampak juga dengan lainnya selain dilingkup pemerintahan sendiri. Seperti contoh, bank-bank dan perusahaan-perusahaa swasta lainnya. Pokoknya banyak, ucapnya. (Dian)
