ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Peristiwa terjaringnya Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP) dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata tidak dijadikan pelajaran oleh kepala daerah yang lain. Nyatanya kejadian OTT di Sulawesi Tenggara (Sultra) terulang lagi. Kali ini menjerat Bupati Buton Selatan (Busel) Agus Feisal Hidayat.
Kasus Bupati Busel ini menambah deretan kasus korupsi di Sultra yang ditangani oleh lembaga anti rasuah ini. Padahal beberapa bulan yang lalu KPK telah berkunjung ke Bumi Anoa tersebut melakukan pendampingan dan pembekalan anti korupsi dengan semua bupati dan wali kota.
“Pembekalan terus dilakukan sambil kita melakukan investigasi, karena yang kita dampingi pun ternyata banyak yang masih punya kasus,” ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung Merah Putih KPK Jalan Kuningan Persada K-4, Jumat (25/5/2108) malam.
(Baca Juga : Terima Suap Rp409 juta, Bupati Busel Resmi Jadi Tahanan KPK)
Oleh karena itu pihaknya akan mengevaluasi cara kerja dalam melakukan pencegahan yang telah dilakukan selama ini.
“Pencegahan terintergrasi penindakan itu efektif atau tidak, bimbingan atau pendampingan yang kita lakukan itu kita evaluasi,” lanjutnya.
Agus mengatakan bahwa dalam pendampingan menyentuh beberapa hal sepeti pengadaan barang jasa, e-planing dan e-budgedting. Terutama dana bansos dan perizinan, KPK akan evaluasi mungkin ada yang perlu disempurnakan.
(Baca Juga : Ini Kronologi OTT Bupati Busel, Ada Sandi Kori Dua Retong)
Tidak dipungkiri banyak laporan dari Sultra yang masuk ke gedung anti korupsi ini. Menurut pimpinan KPK ini, pihaknya melihat laporan-laporan tersebut harus akurat untuk ditindaklanjuti.
“Seperti kejadian kemarin kan nggak lama, kita turun 18 April kemudian Mei sudah dapat sasarannya. Kalau ternyata masih sumir masih jauh biasanya kita akan tunggu dulu sampai ada informasi lain yang lebih akurat,” pungkas Agus. (A)
