ZONASULTRA.COM, WANGGUDU-Bagaimana rasanya kerja sebulan penuh termasuk mengecat tempok bangunan, kemudian diberi honor Rp350 ribu? Tanyakan itu pada pegawai harian lepas (PHL) Puskesmas di Konawe Utara. Tidak manusiawinya jumlah honor itulah yang dikeluhkan para PHL ini di DPRD Konawe Utara, Senin (16/7/2018). Mereka menduga honor mereka sudah disunat oknum tertentu.
PHL yang terdiri dari tenaga perawat, bidan, gizi dan sopir ambulance di puskesmas ini menuturkan jika untuk Puskesmas Lasolo sendiri terdapat 42 PHL. Namun, ironisnya dana yang disiapkan untuk membayar honor sebesar itu hanya 15 juta.
“Dananya cuman 15 juta dalam bentuk gelondongan, kami terima Rp350 ribu selama enam bulan. Padahal saya piket terus dan ikut posyandu,” kata seorang tenaga harian lepas sembari meneteskan air mata di depan Komisi C DPRD Konut yang enggan disebutkan namanya.
Katanya wanita ini, selain melaksanakan tugas kemedisan, pada saat jelang akreditasi sejak bulan Mei 2017 lalu dari Kementerian Kesehatan dirinya bekerja membantu melakukan pembersihan.
“Bayangkan kasian waktu mau akreditasi kami perempuan mencat tembok Puskesmas, tapi apa yang kami dapat honor cuman Rp.350 per bulan. Bayangkan malam takbiran saja kita masih bekerja, tapi honornya juga cuman segitu. Kan kurang manusiawi,” bebernya.
Seorang PHL lain yang bekerja di Puskesmas Molawe mengaku selain honor tenaga medis, ternyata honor sopir ambilance juga sudah enam bulan belum dibayarkan honornya. “Gaji sopir ambulance sampai saat ini belum dibayarkan. Sudah bulan 7 ini. Bervariasi kami dibayarkan ada Rp.200, Rp.350 dan Rp.375 ribu, ini enam bulan sejak Januari sampai Juni 2018,” tambahnya.
Mendengar laporan tersebut, anggota Komisi C DPRD Konut Usman Sahibu naik pitam. Menurutnya, Dinas Kesehatan harus bertanggungjawab membayarkan seluruh hak-hak PHL. “Ini jelas haknya mereka dan tidak ada toleransi harus dibayarkan. Ini yang harus dijelaskan. Kami mendesak Pemda Konut melalui Dinkes untuk merealisasikannya,” kesal Ketua PPP Konut ini.
Sementara Ketua Komisi C Samir mengecam tindakan sewena-wena yang dilakukan kepada para PHL tenaga medis. “Kira-kira kalau mereka mogok bagaimana pelayanan kesehatan. Saya minta pak bupati untuk mengevaluasi semua ini. Kita akan panggil Kadis Kesehatan Selasa besok (17/7/2018),” kata Samir.
Ketua DPC Hanura Konut ini mendesak dinas kesehatan setempat untuk berbicara transparan. Apalagi munculnya lapotan dana gelondongan Rp.15 juta. “Nda ada itu dana gelondongan Rp.15 juta dibagi berapa orang. Bupati harus mengevaluasi juga nama-nama PHL siluman. Jangan sampai bunyinya di SK ratusan orang yang hadir cuman puluhan orang. Kemudian inii juga sekda jangan cuman tidur,” ujarnya.
Sejumlah PHL tenaga medis dari berbagai puskesmas itu akhirnya meninggalkan ruangan Komisi C DPRD Konut setelah mendengarkan penjelasan para wakil rakyat.(B)
