ZONASULTRA.COM, LANGARA – Puluhan Mahasiswa Wawonii mengatasnamakan forum Pemerhati Kebijakan Pemerintah (FPKP) menggelar aksi unjuk rasa di pelataran kantor bupati Konawe Kepulauan (Konkep), Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (27/8/2018).
Mereka meminta bupati Konkep, Amrullah agar mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) setempat, Muhammad Yani dicopot dari jabatannya
Selain itu, masa juga meminta agar sanksi yang sama diberikan kepada Kepala Bidang Guru dan Ketenagaan (GTK), Suharmin selaku penanggungjawab pengelolaan beasiswa cerdas Wawoniiku untuk diberhentikan dari jabatannya.
Desakan itu muncul karena mereka menduga adanya maladministrasi, ketidakadilan serta tindakan semena-mena yang dilakukan Dinas Pendidikan Konkep, berkait penerapan profesionalisme dalam pengelolaan beasiswa Cerdas Wawoniiku tahun 2018.
“Kami menganggap Dikbud Konkep tidak becus dalam menjalankan kewajibannya,” tukas Korlap FPKP, Yayan Riskiawan.
Dugaan maladministrasi itu dapat dilihat dengan adanya pembedaan mahasiswa pengusul beasiswa. Berdasarkan data temuan mereka, terdapat belasan mahasiswa yang sama sekali tidak mendaftar secara manual maupun online, namun dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa.
“Mahasiswa yang melakukan penyetoran berkas melalui online maupun manual dinyatakan tidak lulus setelah verifikasi. Temuan kami di Barat, ada belasan orang tidak melakukan pendaftaran online dan manual, tapi dinyatakan lulus setelah pengumuman,” bebernya.
Dia menambahkan, dalam persyaratan penerimaaan beasiswa itu dijelaskan bahwa penyetoran berkas hanya bisa dilakukan di posko masing-masing. Kemudian, jika jadwal seleksi telah selesai, maka Dikbud sudah tidak akan menerima pendaftaran berkas lagi, walaupun itu dilakukan di Posko utama.
Ternyata dalam pelaksanannya, para mahasisiwa ini menilai jika penerapan aturan itu tidak merata dan ini dinilai sebagai bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh Muhammad Yani dan Suharmin sebagai pihak yang bertanggungjawab atas seleksi beasiswa itu.
“Kami menginginkan keadilan agar tidak ada pembedaan, karena semua mahasiswa Wawonii berhak mendapatkan beasiswa tersebut. Apabila Pemda setempat tidak mengindahkan tuntutan ini, kami menganggap Bupati tidak profesional dalam menanggapi masalah ini,” pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang GTK Diknas Konkep, Suharmin mengatakan bahwa dirinya tidak keberatan jika dia harus dicopot dari jabatannya.
Menurutnya, dia adalah seorang abdi negara yang loyal terhadap pimpinan, terlebih jika pencopotan itu dilakukan sesuai prosedur.
“Silahkan saja, itu kewenangan bupati. Saya juga tidak keberatan dicopot, copot saja. Nda masalah kalau itu prosedur, karena kita ini kan bawahan. Kalau pimpinan memerintahkan kita untuk dicopot atau dinonjob, nda ada masalah,” ujarnya.
Kata dia, terkait dugaan maladministrasi seprti yang ditudingkan oleh para pengunjukrasa itu, dia malah menanggapinya sebagai hal biasa dalam menyampaikan persepsi masing-masing.
Kata dia, perbedaan persepsi itu bisa muncul karena sebagian pendaftar tidak menyetor berkasnya di Posko kecamatan. Walau begitu, pihaknya tidak bisa langsung menolak berkas tersebut, karena IPK dan data pendaftarlah yang menjadi rujukan dalam verifikasi penerima beasiswa tersebut.
Namun begitu dia membantah, jika ada penerima beasiswa yang dinyatakan lolos seleksi walaupun tidak mendaftar secara manual mapun via online.
“Datanya ada, hanya saya yang tau data online. Mereka tidak akan tau, karna saya yang pegang server. Darimana mereka tau kalau orang-orang itu tidak mendatar online? Nda bisalah,” katanya. (C)
Reporter : Arjab Karim
Editor : Abdul Saban
