ZONASULTRA.COM, RUMBIA – Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Kabaena Timur yang terletak di Kelurahan Lambale, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) terancam tak terakreditasi.
Hal ini menyusul adanya polemik internal yang terjadi antara kepala puskesmas (Kapus) dengan anggotanya soal tudingan penggelapan dana.
Kepala Dinas Kesehatan Bombana dr. Sunandar menegaskan jika masalah tersebut tak secepatnya dituntaskan, maka Puskesmas Kabaena Timur akan sulit menempuh jalur akreditasi hingga pembatalan teken kontrak dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
“Puskesmas Kabaena Timur merupakan salah satu dari 22 puskesmas se-Kabupaten Bombana dan harus terakreditasi tahun ini. Jika sampai tidak terakreditasi maka tidak akan pernah lagi ada MoU kerjasama dengan BPJS. Masyarakat kita di sana yang mencapai sekitar 8.000 jiwa akan rugi,” ungkap Sunandar dalam rapat dengan pendapat (RDP) di aula DPRD Bombana, Senin (3/9/2018).
Sunandar menyayangkan adanya polemik internal tersebut. Tentu akan menjadi penghambat proses akreditasi puskesmas itu. Sehingga, ia menginginkan kapus beserta staf dan tenaga medis di wilayah itu kembali melakukan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan tetap harmonis.
“Kalau tidak ada MoU dengan BPJS, apakah kita mau dilayani di puskesmas terdekat? Pastinya semua menginginkan itu. Tapi kalau harus sampai dilayani di Puskesmas Kabaena Tengah, kan kasian masyarakat di Kabaena Timur,” tukasnya.
Ditambahkannya bahwa pengelolaan administrasi yang tertib dan terpola merupakan salah satu indikator untuk proses percepatan akreditasi.
Sunandar berharap masalah ini bisa tuntas secepatnya. Jika tidak diselesaikan dalam hearing ini, DPRD bisa merekomendasikan ke pimpinan daerah untuk dilakukan evaluasi. (B)
