ZONASULTRA.COM, KENDARI – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) Nursalam Lada menilai sejumlah paket proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sultra banyak yang dikerja asal-asalan dan tidak pernah beres.
Menurut Nursalam para pemenang tender hanya mencari keuntungan sendiri, tanpa memperhatikan kualitas pembangunan.
Selain itu, pihak Balai Jalan dan Balai Sungai memilih pemenang tender dengan melihat perusahan yang melakukan pembuangan atau penawaran tertinggi.
“Pemenang tender itu perlu diteliti dengan baik, bahwa selama ini yang selalu dimenangkan itu pembuangan tertinggi dan itu justru tidak bisa menyelesaikan pekerjaan,” ungkap politikus PDIP ini saat ditemui di Kantor DPRD Sultra, Senin (17/9/2018).
Ia mengungkapkan, standar umum keuntungan kontraktor dari proyek borongan adalah 10 persen dari harga pelaksanaan proyek. Tapi jika perusahaan kontraktor membuang 15 sampai 20 persen dari harga pelaksanaan proyek, lalu itu dimenangkan, maka itu menjadi masalah di mana mereka tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaannya.
“Yang membuang besar itu memang ada sisi bagusnya, bahwa negara diuntungkan karena ada sisa tender yang di setor ke negara. Tapi yang jadi masalah mereka ini tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya, karena keuntungan yang diharapkan dari pekerjaan itu sudah terbuang, ditambah lagi dengan modal kerja pasti bisa selesai. Ngapain orang mau selesaikan pekerjaan kalau sudah rugi. Ini fakta, sudah terjadi, makanya kita ngomong,” tuturnya.
Nursalam mencontohkan, pengerjaan proyek Jembatan Pasar Baru yang sudah tiga tahun tidak selesai. Padahal jembatan tersebut telah menelan anggaran puluhan miliar dari APBN. Begitupun dengan Jalan Labuan-Baubau juga tidak beres. Tak terkecuali jalan di Kecamatan Morosi, Konawe.
“Ini semua dari APBN, tapi pekerjaannya tidak ada yang beres. Mestinya pihak balai memberi contoh kepada kita, bukan sebaliknya,” pungkasnya.
Namun yang mengherankan kata Nursalam, mengapa hanya proyek perbaikan jalan di Sultra yang mangkrak, sementara proyek perbaikan jalan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah tidak seperti itu.
“Ini juga yang menjadi keheranan saya mengapa proyek APBN hanya di Sultra yang mangkrak. Saya lihat perbaikan jalan yang anggarannya bersumber dari APBN seperti di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah mulus semua. Ini yang harus kita evaluasi, hanya saja ini pihak balai susah sekali ditemui. Tapi kita berjanji tetap menyuarakan hal ini, sehingga bisa menjadi perhatian serius pemerintah pusat melalui kementerian teknis,” tutupnya. (B)
