ZONASULTRA.COM,ANDOOLO-Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Sulawesi Tenggara (Sultra), Madilla menanggapi terkait aksi damai yang dilakukan oleh para honorer Kategori 2 (K2) pagi tadi.
Madila mengaku, pihak tidak bisa berbuat banyak terkait aspirasi para honorer K2 soal pembatasan usia karena hal itu sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat.
“Waktu rapat kordinasi di BKN pusat dan di Kemen-PAN kita sudah berusaha mengajukan persoalan itu, namun lagi-lagi itu adalah kebijakan pusat, kita di Daerah hanya menfasilitasi terkait seleksi CPNS ini,” kata Madila saat dikonfirmasi melalui telepon, Senin (24/9/2018).
Mantan Pelaksana Tugas (Plt) dinas kesehatan Konsel ini menjelaskan bahwa persolan ini tidak hanya terjadi di wilayah Konsel, tetapi semua daerah tuntutan ini juga didengungkan oleh para honorer K2 yang mempertanyakan nasib mereka.
“Terkait seleksi CPNS itu, sudah ada peraturan mentri No. 37 tahun 2018 tentang batasan minimum dan maksimum pendaftar. Jadi sekali lagi kami sampaikan, BKD hanya menfasilitasi, selebihnya itu pusat yang atur,” terangnya.
Sementara itu, penerimaan CPNS kali ini Konsel menerima kuota sebanyak 150 kursi dari BKN. Dari jumlah itu, honorer kategori dua (K2) harus berebut 25 kursi yang telah ditetapkan.
Dari jumlah 150 itu, kuota tenaga pengajar ditetapkan sebanyak 105 orang. Jumlah ini merupakan gabungan dari 80 calon tenaga pengajar non K2 (umum) dan 25 tenaga pengajar honorer K2. Sisanya dijumlah dari tambahan tenaga kesehatan sebanyak 45 orang.
Berita Terkait : Tolak Penerimaan CPNS 2018, Puluhan Honorer K2 di Konsel Gelar Aksi Damai
Sebelumnya, siang tadi Puluhan honorer K2 di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menggelar aksi damai sebagai bentuk penolakan terhadap keputusan pemerintah pusat tentang seleksi penerimaan CPNS 2018. Kebijakan ini dianggap telah merugikan para honorer K2, terutama bagi mereka yang telah mengabdi puluhan tahun lamanya.
Massa yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Konsel itu mendatangi kantor bupati dan DPRD setempat untuk menuntut keadilan bagi nasib mereka. Sebagian besar masa yang tergabung dalam FHK2I ini rata-rata berusia 35 tahun ke atas.
Massa juga meminta agar pemda dan DPRD Konsel menolak keputusan Menpan RB No. 36 tahun 2018 tentang Penerimaan CPNS dan Peraturan Pemeritnah No. 11 yang menjadi dasar perekrutan CPNS kali ini. (A)
