ZONASULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) akan konsultasi ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) menyusul banyaknya peserta seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang tak lulus, karena sulitnya menyelesaikan soal dan juga tingginya passing grade yang ditetapkan.
Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan, hasil seleksi CPNS menjadi perhatiannya. Sebab Sultra butuh tenaga-tenaga baru agar dalam pelaksanaan pembangunan bisa lebih cepat dan bisa lebih baik.
“Ya kita komunikasi dengan KemenpanRB. Ketemu paling tidak kita diskusi bagaimana solusinya,” ungkap Ali Mazi saat ditemui di gedung DPRD Sultra,” Rabu (7/11/2018).
Berita Terkait : Pemda Konkep Usulkan Perengkingan Sisa Kuota CPNS
Politikus NasDem ini menilai, banyaknya peserta yang gugur bukan tidak mampu menjawab soal, tapi mereka belum memahami bagaimana melakukan tes melalui elektronik.
“Kalau di Jakarta kan sudah biasa. Kalau kita bukan tidak mampu, tapi mungkin baru menemukan sehingga mungkin mereka tidak percaya diri,” tuturnya.
Ia juga menyarankan ke pemerintah pusat agar kedepannya peserta CPNS sebelum tes diberikan kursus terlebih dahulu.
“Penurunan standar passing grade, sebetulnya standarnya sama dan itu sudah dipelajari, tapi karena tidak terbiasa. Nah ini memang perlu kita biasakan mereka. Ya nanti kita diskusikan dengan KemenpanRB,” pungkasnya.
Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Sultra Yaudu Salam Ajo menilai ada beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya peserta CPNS yang gugur. Pertama kualitas peserta dan kedua dari sistemnya sendiri.
“Artinya mungkin sistem IT-nya orang tidak terbiasa. Kemungkinan untuk melakukan kesalahan dalam pengisian itu sangat besar. Atau pun soal-soalnya sendiri yang terasa sulit, standarnya terlalu berat, waktunya mungkin terlalu sempit, sehingga peserta dalam mengisi jawaban panik karena terpikir dengan waktu,” kata Yaudu di gedung parlemen DPRD Sultra, Rabu (7/11/2018).
Maka dari itu, politikus PKS ini menyarankan agar pemerintah pusat melakukan evaluasi dengan memahami lebih jauh proses awal sampai akhir.
“Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah pusat. Setelah melakukan tes ini dia harus evaluasi dirinya sendiri. Kenapa banyak yang tidak lulus, berarti ada apa dengan kualitas sumber daya manusia kita,” ujarnya. (A)
Kontibutor: Ramadhan Hafid
Editor: Abdul Saban