ZONASULTRA.COM, RAHA – Langkah pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun ini belum terealisasi maksimal.
Pasal, dana penyertaan modal sebesar Rp 2 miliar yang diajukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) dicoret dalam APBD tahun 2019.
DPRD Muna, malah menyetujui anggaran penelitian dengan dana sebesar Rp 1,5 miliar. Kondisi ini tentu sangat disesalkan Direktur PDAM Muna, Muhammad Nurhayat Fariki.
Kata dia, mestinya kebutuhan air bersih diprioritaskan karena menyangkut kepentingan dasar. “Bukan hasil penelitian dan buku-buku. Hingga saat ini mayoritas masyarakat kabupaten Muna baik di perkotaan apalagi di desa, belum menikmati sarana air bersih secara optimal,” terang Nurhayat, Minggu (27/1/2019)
Kata Yayat, sapaan akrabnya, akibat penolakan itu, berdampak pada permintaan sambungan air bersih yang diajukan masyarakat di sekitar kawasan kota Raha. “Ada sekitar dua ribu masyarakat yang sudah mendaftar untuk pemasangan air bersih seperti desa Lagasa, kelurahan Wamponiki,” sesalnya.
Dirinya menyayangkan sikap DPRD Muna yang menolak dana penyertaan modal sebesar Rp 2 miliar yang rencananya digunakan untuk pemasangan sambungan rumah (SR) gratis kepada dua ribu masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).
“Itu program hibah air minum disekitar kawasan kota,” jelasnya.
Sebenarnya, tambah Yayat, penyertaan modal tersebut, sudah diajukan di Kementrian PUPR, namun hingga kini belum terealisasi. “Ini sebagai pancingan untuk mendapatkan dana dari pusat,” urainya. (b)
