ZONASULTRA.COM, KENDARI – Debat Pemilihan Presiden (Pilpres) putaran ke dua menuai reaksi dari kedua kubu di daerah. Yakni Tim Kampanye Daerah (TKD) di Sulawesi Tenggara (Sultra) Jokowi-Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) di Sultra.
Wakil Ketua TKD Sultra, Nursalam Lada mengatakan, dalam debat berdurasi kurang lebih dua jam itu, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengakui kehebatan Capres nomor urut 01 Jokowi, terkait progres kinerja selama menjadi petahana. Baginya, sebagai lawan tanding, Prabowo mengakui lawannya.
“Saya kira ada dua sesi yang cukup menarik bahwa kalau kita melihat euforia selama ini perdebatan yang terjadi di masing-masing pendukung di media sosial yang begitu ramai, tapi fakta yang kita lihat. Prabowo mengakui kehebatannya Jokowi di dua sesi itu justru di situlah poin besar yang diperoleh Jokowi,” tegas Nursalam Lada, ditemui usai nonton bareng debat di Waroeng X Bro Minggu (17/2/2019)
(Baca Juga : Kawal Nobar Debat Capres, Polres Kendari Turunkan 28 UKL)
Ia menilai, Presiden RI Jokowi cukup menguasai materi, hal itu dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dari panelis cukup memahami materi yang dipertanyakan. Di sisi lain, kata dia, Prabowo hanya berbicara wacana yang tidak kongkrit.
“Dari Prabowo saya liat juga, dia baru berniat, tapi langkah-langkah secara strategis tidak kongkrit dia gambarkan. Sementara Jokowi menggambarkan secara kongkrit apa yang dia akan lakukan kedepan dan apa yang sudah dia lakukan,” tandasnya.
Jika harus memberi nilai, kata Wakil Ketua DPRD Sultra ini, debat yang disiarkan televisi nasional ini, dimenangkan Jokowi dengan penguasaan 60 persen, 40 persen untuk Prabowo.
“Saya berharap elektabilitas Jokowi bertambah dari pemilih rasional dan bisa menarik pemilih dari kelompok swing voters (pemilih abu-abu) yang masih sekitar 16 persen. Karena ini pemaparan gagasan yang memang ditunggu-tunggu,” tukas politisi PDIP ini.
(Baca Juga : Erick Tohir: Soal Debat Jokowi Sudah Lakukan, Bukan Janji)
Di tempat terpisah, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di Sultra, Muhammad Endang SA mengklaim, Jokowi menyerang secara personal Prabowo. Hal itu terkait kepemilikan tanah Ketua Umum Partai Gerindra itu seluas 220 ribu hektare (ha) di Kalimantan Timur serta 120 ribu di Aceh.
“Jokowi banyak menyerang pribadi, soal kepemilikan tanah, dia (Jokowi) tahu tanah itu memiliki hak guna usaha (HGU), yang hanya bisa dimiliki perusahaan. Saya kira itu banyak di timnya, seperti Jusuf Kalla saya yakin punya juga, mungkin juga yang lain,” beber Endang saat dihubungi Senin (18/2/2019).
(Baca Juga : Dahnil Anzar: Debat Kali Ini Beban Jokowi)
Menurut politisi Partai Demokrat ini, sudah ada kesepakatan antara keduanya untuk tidak saling menyerang secara personal. Namun, ia melihat politisi PDIP itu tetap melakukan hal itu secara agresif. Bahkan, Endang menyebut, orang nomor wahid di Indonesia itu, bersikap tidak sesuai dengan budaya dan tradisi ketimuran.
“Saat Prabowo bicara, mimik Jokowi seolah-olah mengejek dan atau tidak ingin mendengarkan dan membantah dari apa yang Prabowo sampaikan,” terangnya.
Mantan Ketua KPU Konsel ini, punya penilaian tersendiri terkait penampilan Prabowo dalam debat kedua Pilpres 2019 tadi malam. Menurutnya, performance mantan Pangkostrad itu, jauh dari ekspektasinya. Endang ingin menyaksikan Prabowo berbeda dengan Jokowi.
“Harusnya bisa memberi alternatif yang lebih tegas, tapi mohon maaf menurut saya tadi malam itu jauh dari ekspektasi saya. Mungkin timnya yang tidak banyak menyuplai data, konsep dan alternatif jawaban, mungkin juga boleh jadi isu-isu yang dikemukakan selama ini detailnya itu Prabowo tidak punya konsep,” jelasnya.
(Baca Juga : Debat Capres Kedua Diperkirakan Lebih Seru dan Santai)
Secara keseluruhan ia mengamati, Jokowi pandai memanipulasi data, sementara Prabowo malas menguasai detail masalah. Endang berharap, di Sultra pemilih menentukan pilihan karena platform, bukan karena uang, kedekatan Sara. Karena platform dan program bisa terlihat dalam debat.
“Yang jelas dari segi konten isi, tidak ada yang baru, hanya isu Prabowo yang ingin memisahkan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan seperti sebelumnya. Jokowi banyak memberikan kita data yang kontradiksi dengan kenyataan,” tukas Muhammad Endang.(a)
Kontributor : Fadli Aksar
Editor : Kiki
