ZONASULTRA.COM, KENDARI – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Tenggara (Sultra) Muhammad Endang SA, mengungkapkan dirinya sedang mencari keberadaan warga yang melakukan penggerebekkan terhadap dua Calon Anggota Legislatif (Caleg) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersama Camat Kambu beberapa waktu lalu.
Endang mengatakan, pihaknya akan memberi penghargaan kepada warga tersebut, karena telah berani menangkap basah aparatur sipil negara (ASN) yang diduga melakukan sosialisasi politik bersama dua orang Caleg PKS yakni Sulkhani dan Riki Fajar di sebuah rumah di Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu.
“Saya berterima kasih, saya mencari anak muda itu, saya ingin kasi hadiah atas keberaniannya, terus terang kita dorong rakyat untuk berani melakukan hal-hal seperti itu. Saya lagi tugaskan Demokrat Kota Kendari untuk mencari anak muda yang saya liat di video itu, saya mau kasi hadiah,” ungkap Endang saat dihubungi, Selasa (5/3/2019)
Menurutnya, keberanian warga itu, adalah upaya mewujudkan pemilu yang bersih. Apalagi, kata dia, pemilu saat ini tengah dicemari mobilisasi ASN. Hal itu tidak akan berhenti dan selesai kalau rakyat masih permisif, masih bilang ada etika dan sopan santun.
(Berita Terkait : Dua Oknum Caleg PKS Digrebek Warga saat Bersama Camat Kambu)
“Tapi kalau rakyat sudah sama kritisnya dengan yang memburu pak La Mili (Camat Kambu) itu, saya yakin tidak berani itu camat dan lurah, pegawai-pegawai itu. Tapi hanya sedikit yang bisa begitu, makanya saya mau cari, saya mau kasi hadiah,” jelasnya.
Endang juga merasa kecewa karena praktek-praktek serupa masih dijalankan. Ucapnya, para ASN dan caleg tersebut tidak belajar dari pengalaman yang sudah terjadi. Ia mencontohkan seperti Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Kendari 2017 lalu, yang menurutnya banyak yang dihukum itu.
(Berita Terkait : Bawaslu Kendari Dalami Dugaan Pelanggaran Caleg PKS dan Camat)
Ia juga mengutarakan kekecewaannya atas peristiwa terciduknya kader PKS dan Camat Kambu kemarin. Ia menduga, ada keterlibatan Wali Kota Kendari dalam kasus ini, sebab dilakukan secara sistematis berdasarkan instruksi dari atas, untuk menggunakan, camat, lurah dan birokrasi.
“Pasti yang bisa perintah camat itu kan wali kota, saya duga keras begitu. Padahal saya sudah sowan ke wali kota, minta supaya pegawainya netral, dia juga sampaikan ke saya bahwa itu akan netral, ternyata tidak begitu,” ungkapnya. (b)
