ZONASULTRA.COM, KENDARI – Aktivis Persatuan Aktivis Nasional (PENA) 98 dan Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin.
Ketua Depan Pengurus Pusat (DPP) Pospera Erwin Usman mengatakan, pihaknya perlu mengambil sikap dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, hal ini untuk arah bangsa untuk 5 tahun kedepan. Alasan dukungan kepada Capres petahana itu karena pertama, menolak capres pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM)
“Bahwasanya pemimpin Indonesia harus bersih dari catatan kelam pelanggaran HAM dan dosa-dosa masa lalu. Karena keterkaitan bahkan keterlibatan capres dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu akan menjadi contoh buruk bahkan ancaman bagi masa depan demokrasi, negara dan rakyat Indonesia,” tegas Erwin Usman dalam konferensi pers, di salah satu warkop di Kendari, Jumat (15/3/2019)
Menurutnya, pihaknya tidak ingin, anak-anaknya harus mengalami peristiwa-peristiwa berdarah, penculikan, intimidasi, teror dan penindasan, serta pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang terjadi di masa lalu.
Selain itu, mereka tidak sudi jika bangsa ini mengotori sejarahnya dengan membenarkan pelanggar HAM terbebas dari hukuman, dan bahkan dibiarkan menjadi pemimpin di negeri ini, tidak mau, masa depan bangsa ini harus diserahkan ke tangan orang yang berlumuran darah saudaranya sendiri.
(Baca Juga : Relawan Fortuna Resmi Deklarasikan Diri Dukung Jokowi-Amin di Pilpres 2019)
“Kami ingin, anak-anak kami, generasi muda saat ini bisa mewarisi negeri yang mampu memberikan keadilan, menegakkan hak asasi manusia, serta terbebas dari mimpi buruk masa lalu,” ujar Erwin.
Alasan lain, pihaknya menyatakan menolak capres tuan tanah yang disematkan kepada lawan politik Jokowi yakni Prabowo Subianto. Kata dia, pemimpin Indonesia bukanlah dari segelintir orang yang menguasai lahan untuk kepentingan sendiri di tengah kemiskinan jutaan orang lainnya.
“Tuan-tuan tanah yang mengkooptasi lahan negara dan menguasainya untuk kepentingan pribadi, tidaklah layak menjadi capres di negeri ini. Kami yakin, ketika seorang tuan tanah dibiarkan menjadi pemimpin di Indonesia, maka ketamakan dan kehausannya akan harta dan kekuasaan akan semakin merajalela,” tandasnya.
Aktivis PENA 98 dan Pospera juga mempunyai alasan karena mendukung Jokowi, sebab, pesaing capres petahana itu adalah bagian dari keluarga Cendana (Keluarga Soeharto), maka untuk itu mereka menolak kebangkitan keluarga cendana.
Bagi Erwin, Prabowo adalah bagian masa lalu terkait erat dengan orde baru dan dekat dengan cendana, yang ingin mengembalikan kejayaan orde baru dengan mengusung jargon-jargon orde baru. Sementara, tutur Erwin, masa kini adalah generasi milenial yang anti orde baru, yang menumbangkan orde baru dengan segala sistem yang pernah dijalankan.
“Dari mulai sistem KKN, otoriter hingga menghalalkan segala cara demi kekuasaan. Cara itu yang kini sedang dipertontonkan oleh calon pengusung jargon orde baru melalui kampanye hitam, menebar hoaks, menebar ketakutan, menebar kebohongan data demi data, hingga memainkan isu agama dan RAS,” bebernya.
“Untuk itu kami sepakat untuk tetap mendukung calon presiden dan wakil presiden 2019 yang bukan bagian dari masa lalu, bukan pelanggar HAM, bukan penebar hoaks dan komitmen terhadap cita-cita perjuangan kami dalam agenda reformasi 98. Calon pemimpm itu ada pada pasangan Jokowi-Ma’ruf,” pungkasnya. (b)
