ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo, mengatakan, pihaknya akan tetap melanjutkan program pembangunan jalan desa. Hal itu diungkapkan Mendes pada saat rapat bersama Komisi V DPR RI yang juga dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Senayan, Jakarta Selatan.
Eko mengatakan bahwa 191.000 kilometer jalan di seluruh desa di nusantara ini telah dibangun sejak empat tahun terakhir, san itu masih kurang. Menurutnya, masyarakat masih memerlukan jalan-jalan desa lebih banyak lagi, karena jalan desa diperlukan untuk pertanian, membangun ekonomi desa dan sebagainya.
“Mungkin jalan desa akan tetap diprogramkan, walaupun prioritasnya tahun ini lebih banyak pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa,” jelas Eko dalam rapat di Ruang Rapat Komisi V DPR RI Senayan, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2019) sore.
Eko menuturkan bahwa pembangunan 191.000 kilometer jalan desa tersebut, telah berdampak positif untuk perkembangan infrastruktur di 74.957 desa yang ada di Indonesia. Ia juga membantah bahwa pembangunan jalan desa telah memakan tanah pertanian yang difokuskan untuk penyediaan pangan seperti kritikan salah satu anggota Komisi V DPR.
“Jadi 191 ribu km kelihatannya besar Pak, tapi Indonessia adalah negara besar yang mempunyai 74.957 desa. Jadi angka tersebut kalau dibagi jumlah desa, dibagi 4 tahun rata-raya satu desa membuat 625 m. Jadi sangat kecil Pak,” terang Eko.
Caleg DPR RI daerah pemilihan (dapil) Bengkulu ini menegaskan, masih banyak daerah-daerah tertinggal yang membutuhkan jalan desa. Bahkan kondisi jalan desa akan menentukan harga hasil panen. Jika jalan desa rusak atau konektivitas antar desa tersendat bisa mempengaruhi biaya pasca panen menjadi mahal. Oleh sebab itu, pihaknya berkomitmen untuk memperbaiki konektivitas antar desa.
Sedangkan untuk Kementerian PUPR, pembangunan jembatan gantung menjadi primadona atau program yang sangat diharapkan oleh anggota DPR RI. Pimpinan rapat kerja Komisi V Fary Djemi Francis pun meminta Kementerian PUPR untuk menyiapkan detail jembatan gantung mana saja yang akan dibangun.
Pantauan awak Zonasultra, selama rapat berlangsung anggota Komisi V DPR RI asal Sulawesi Tenggara (Sultra) Ridwan Bae tidak nampak. (a)
