ZONASULTRA.COM, KENDARI – Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengkritisi model sosialisasi yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat dengan konser musik beberapa waktu lalu. Antara lain sosialisasi konser mobil tronton dan jinggel musik di eks MTQ Minggu (31/3/2019) lalu.
Ketua JaDI Sultra Hidayatullah menilai, sosialisasi model seperti itu jauh dari kata efisien dan efektif. Hal yang diprioritaskan dari sosialisasi adalah output atau hasil. Dia mempertanyakan apa yang didapatkan publik dengan musik berjalan seperti itu.
“Berapa biaya, berapa staf yang konsentrasi di situ, harusnya bisa kerja di tempat lain, dengan terbatasnya staf, kenapa tidak staf ini dibagi. Kelihatannya musik-musik doang, orasi sambil jalan siapa yang mau dengar,” ungkap Hidayatullah di salah satu kedai kopi di Kendari, Rabu (3/4/2019)
Sosialisasi model itu, menurut Dayat, tidak salah dan boleh-boleh saja. Tapi ada asas dan prinsip yang dimaksud dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang harus dijunjung tinggi, yakni asas efektif dan efisien. Dia menyebut asas efisiensi bisa dikalahkan dengan asas efektivitas.
(Baca Juga : Lewat Konser Musik, KPU Butur Ajak Masyarakat Sukseskan Pemilu)
“Contohnya anggaran besar bisa kita buat musik, apakah itu efektif, orang hanya datang dengar musik, sosialisasinya sedikit. Tapi kalau berpikir efektivitas, bagaimana kalau pola ini kita distribusi ke bawah, tidak apa-apa acara musiknya gambus-gambus di setiap relasi-relasi,” sarannya.
Hidayatullah mengingatkan, KPU harus berpikir inovatif dan keluar dari program orientasi atau seremonial. Karena dia melihat semua program yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara hanya program oriented saja. Dikerjakan saat ada anggaran.
“KPU kan digaji dan difasilitasi oleh negara, terus nanti ada anggarannya baru dikerjakan, nanti anggaran Pemilu Run baru gelar pemilu Run, nanti anggaran relasi bentuk relasi, akhirnya program oriented output tidak ada. Buktinya hasil survei The Haluoleo Institute, 17 persen orang salah soal jenis surat suara, 63 persen tidak tahu, kalau digabung 80 persen tidak tahu soal surat suara. Apa yang salah, yang tidak ada adalah inovasi, publik belum cukup informasi tentang pemilu ini,” tegasnya.
Mantan Ketua KPU Sultra dua periode ini meminta kepada penyelenggara, jangan pernah lelah untuk selalu berkomunikasi dan membangun kerjasama, serta kemitraan dengan media, baik media cetak, online, dan elektronik. Hal itu dinilai penting karena ini zaman digital, bukan zaman seperti dulu.
(Baca Juga : KPU Sultra Gelar Sosialisasi Pemilu di Daerah Rawan Konflik)
Saat ini, tutur Dayat, semua orang punya alat komunikasi yang bisa menjangkau semua informasi. Di tempat tidur pun bisa membaca informasi. Olehnya itu, dia meningatkan KPU agar memanfaatkan media, karena salah satu kewajiban penyelenggara mensosialisasikan seluruh tahapan pemilu.
“KPU harus benar-benar agresif, progresif, semangat dan tidak boleh lelah berhubungan dengan kawan-kawan media. Kalau iklan, medianya terbatas, ruangnya terbatas. Makanya dibutuhkan kreatifitas semangat kerja yang tinggi,” tukasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir mengatakan, sosialisasi lewat musik itu sudah terprogram dan dianggarkan oleh KPU RI. Tujuannya untuk menggenjot partisipasi pemilih. Tetapi untuk mengukur efektif atau tidak, tidak bisa dilihat hari ini. Efektifitas menurutnya tidak bisa diramal.
Dikatakannya, pemilih milenial yang gandrung akan hiburan mereka juga adalah pemilih. Tidak boleh membuat ada yang diprioritaskan ada yang tidak. Pemilih milenial ada 30 persen dan kita tidak boleh memandang sebelah mata, mereka punya karakteristik tersendiri.
“Salah satunya mungkin mereka hoby bermain musik. KPU ingin mendekatkan informasi pemilh dengan cara-cara yang bisa membuat kegiatannya dengan hoby, kegemaran aktivitas mereka. Konser musik adalah jawabannya,” tegas La Ode Abdul Natsir saat dihubungi via telepon, Kamis (4/4/2019). (a)
