ZONASULTRA.COM, KENDARI – Manajer Parameter Strategis Indonesia (PSI) Muhammad Basri menanggapi tudingan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penguatan Peran Masyarakat (Prankat) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang menilai hasil survei lembaganya menyesatkan dan tidak kredibel.
Basri Kajang, sapaan Muhammad Basri menilai, tudingan ini mengindikasikan LSM tersebut subjektif dan punya kepentingan politik tertentu. Sehingga kata dia, hasil survei tergantung posisi. Jika berada di posisi menang biasanya akan suka dengan data surveinya. Sebaliknya jika berada di sisi kalah, pasti ada rasa tidak suka.
Soal kredibilitas, Basri mengaku PSI juga terdaftar sebagai anggota Persatuan Survei Publik Indonesia (Persepi). Dia meminta LSM Prankat menanyakan langsung kepada Persepi soal kredibilitas PSI. Yang jelas menurut dia, tahapan survei yang dilakukan pihaknya sudah sesuai metode dan standar operasional prosedur (SOP) yang benar.
“Kita melakukan survei dengan jumlah populasi yang benar, data statistik yang benar dan melakukan spotcheck saat dilakukan survei. Jadi soal akurasi survei itu nanti kita cek, apakah lembaga ini akurat atau tidak. Tetapi itu pendapat publik saat dilangsungkan survei, bukan saat dilangsungkannya pemilihan,” tegas Basri ditemui di Hotel Claro Kendari, Minggu (7/4/2019).
(Berita Terkait : Survei PSI Terhadap Caleg DPRD Sultra Dinilai Menyesatkan dan Tak Kredibel)
Mantan peneliti di Lembaga Survei Indonesia (LSI) ini mengatakan, suara itu bisa saja berbuah-berubah tergantung kapan dan di mana mengambil sampel. Ketika pihak LSM itu mengeritik dengan data pembanding lain seharusnya disandingkan.
“Kalau dia anggap tidak kredibel tidak bisa dipercaya, buka data dong, apakah dia punya data yang sama dengan kita atau berbeda dengan pengambilan sampel yang sama. Memang beda cara pandang LSM dengan orang riset,” jelasnya.
Basri menegaskan, meski usia lembaga survei ini baru satu tahun, namun sudah sering kali melakukan survei publik namun tidak dipublikasi. Salah satunya survei Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sultra, Pilkada Kabupaten Kolaka, Kabupaten Sinjai dan Kota Parepare Sulawesi Selatan. Semua itu merupakan rekam jejak hasil survei yang akurat dilakukan PSI.
Sebelumnya, LSM Prankat Sultra menilai hasil survei PSI menyesatkan dan tidak kredibel. Lembaga survei PSI mensurvei elektabilitas (tingkat keterpilihan) Pemilu 2019, khususnya elektabilitas calon legislatif (caleg) DPRD Sultra.
Ketua Prangkat Sultra Dahris Al Djuddawie mengatakan PSI sudah membuat opini yang berlebihan, subjektif, dan menjadi alat politik caleg tertentu dalam kontestasi Pilcaleg DPRD Sultra 2019.
Karena ini menyangkut penyesatan opini, maka Prangkat Sultra berkewajiban menyikapi hasil survei tersebut agar publik Kota Kendari tidak terkecoh tingkah lembaga survei berwajah akademik, tapi sarat kepentingan politik yang mengabaikan prinsip-prinsip metodologi riset akuntabel.
Lebih lanjut, Dahris mengatakan tidak pernah mengenal ada lembaga survei bernama Parameter Strategis Indonesia (PSI) itu. Selain namanya masih asing dalam panggung riset politik di Indonesia, profil lembaga PSI pun cenderung tertutup dan tidak terpublikasi secara terbuka.
“Kita tidak tahu siapa pendirinya, tahun berapa berdirinya, para penelitinya yang kompeten sehingga rekam jejaknya diragukan. Mungkin ini lembaga musiman yang memang hadir untuk menjadi lembaga penyalur bagi siapa yang memakainya. Coba search di internet, tidak jelas profil lembaga survei ini,” kata Dahris, Sabtu (6/4/2019).
PSI merilis hasil survei pasangan calon presiden dan caleg DPRD Provinsi Sultra. Khusus caleg DPRD Sultra, hasilnya caleg yang diusung Partai Golongan Karya (Golkar) Aksan Jaya Putra (AJP) unggul 8,2 persen. Berturut- turut Iqbal Abdullah Bafadal 4,4 persen, Sudarmanto Saeka 4,2 persen, La Ode Umar Bonte 3,8 persen, Abdurrahman Saleh 2,8 persen, Muhammad Nasir Andi Baso 2,4 persen.
Kemudian, Hasan Basri Usman 2,0 persen, Ahmad Rivai Budiman 2,0 persen, La Ode Aca 1,6 persen, Suri Syariah Mahmud 1,2 persen, Sulkhani 1,2 persen, Asrum Tombili 1,2 persen, caleg lain 10,5 persen, hanya memilih partai 27,0 persen dan tidak memilih siapapun 27,3 persen. (b)
