Sebanyak 12 camat akan dijatah mobil sedangkan dan 133 kades akan mendapat sepeda motor dari total anggaran sebanyak Rp 12 miliar. Anggaran itu termasuk 27 mobil untuk pejabat lain dari satuan kerja
Sebanyak 12 camat akan dijatah mobil sedangkan dan 133 kades akan mendapat sepeda motor dari total anggaran sebanyak Rp 12 miliar. Anggaran itu termasuk 27 mobil untuk pejabat lain dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD), asisten, dan pimpinan dewan. Rinciannya, sebanyak Rp 10 miliar untuk 39 unit mobil dan Rp 2 miliar untuk sepeda motor.
Kepala Bagian Umum Sekretariat Pemda Koltim Abraham menegaskan jika anggaran randis sebesar Rp 12 miliar tersebut merupakan salah satu program prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
“Anggaran dan proses lelangnya kita lakukan secara transparan dengan menggunakan sistem elektronik katalog. Harga sudah ditentukan LKPP sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Abraham di Rate-Rate, ibukota Koltim, Sabtu (14/3/2015) lalu.
Belanja kendaraan yang cukup fantastis itu mendapat sorotan dari sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat, yakni LSM Peran Masyarakat (Prankat) Sultra. Koordinator Prankat Sultra Kabupaten Kolaka Nasruddin Foker menilai, pembelian fasilitas tersebut terkesan “wah” dan dipaksakan untuk ukuran Koltim yang baru dua tahun dimekarkan menjadi kabupaten.
“Pembelian kendaraan dinas bisa saja ditunda hingga ada Bupati Koltim definitive. Masih banyak kebutuhan masyarakat lainnya yang lebih penting, kata Nasruddin yang dibhubungi melalui saluran telepon selulernya, Minggu (15/3/2015).
Menurut Nasruddin, pembelian randis untuk camat dan para kades itu sarat dengan muatan politis menjelang pilkada. Perlu diketahui, salah satu kandidat terkuat calon bupati di Koltim saat ini adalah Pejabat sementara (Pjs) Bupati Koltim Tony Herbiansyah.
Nasruddin menambahkan, dengan keterbatasan anggaran, mestinya pejabat bupati lebih fokus pada penataan struktur birokrasi pemerintahan dan melaksanakan pelayanan pada masyarakat. Kalau kebijakannya bagaikan membagi-bagi randis kepada camat dan kades, dia menilainya lebih bernuansa politis.(*/Erikman)
