ZONASULTRA.COM, KENDARI – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Tenggara (Sultra) angkat bicara soal pengusulan nama Calon Wakil Wali Kota (Cawawali) Kendari. Pasalnya elemen masyarakat dari Rakyat Peduli Demokrasi melakukan demonstrasi karena Wali Kota Kendari Sulkarnain yang juga kader PKS diduga memperlambat proses pengusulan tersebut.
Pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Sultra Yaudu Salam Ajo mengatakan PKS punya hak yang sama untuk mengajukan nama cawawali ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Wali Kota Kendari. Namun, masalahnya adalah PKS sampai saat ini belum menggodok nama yang akan diusulkan tersebut.
Ia meminta publik agar menghargai proses yang akan dijalankan PKS. Apalagi, PKS baru saja terfokus dalam pemilihan umum yang belum lama selesai dilaksanakan. Pihaknya sendiri masih mencari waktu dan suasana yang kondusif untuk memulai proses rekrutmen cawawali. Namun, kata Yaudu, ketika semakin diributkan maka prosesnya terancam semakin lama.
Baca Juga : PKS Sebut Usulan Cawawali Kendari Belum Sesuai Aturan, Koalisi Bungkam
“Kalau semakin ribut, semakin tidak kondusif, semakin tidak tenang kita berpikir. Kayak pencuri saja dikejar-kejar. Pencuri saja tidak dikejar, apalagi ini cuma mekanisme dikejar-kejar,” tegas Yaudu Salam Ajo di gedung DPRD Sultra, Senin (6/5/2019).
Ketua Komisi IV DPRD Sultra itu menegaskan, PKS sebagai partai koalisi punya hak dan memiliki mekanisme internal sendiri untuk mencari figur terbaik yang akan diusulkan sebagai Cawawali. Dua partai koalisi lain seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menurutnya juga menjalani proses mekanisme yang sama.
Yaudu menyebut, tindakan demonstran tersebut adalah bentuk tekanan yang diterima oleh PKS sendiri. Sementara PKS tidak bisa bekerja di bawah tekanan seperti itu. Sehingga pihaknya belum bisa memastikan kapan PKS akan memulai proses pengusulan nama cawawali.
Baca Juga : Sulkarnain Bantah Tudingan Hambat Proses Pemilihan Wawali
“Apa fungsinya mereka, kalau politisi kan komunikasi, kecuali mau pakai parlemen jalanan, parlemen jalanan berarti yang kayak begitu. Saya kira wajar-wajar saja kalau ada elemen yang ingin menyampaikan pesan, kalau anarkis akan berurusan dengan hukum,” tandasnya.
Yaudu menyatakan, figur yang akan direkomendasikan partainya memungkinkan dari kader partai sendiri, birokrat, mantan birokrat, atau merekomendasikan dua nama hasil koalisi itu, yakni Rahman Tawulo dan Siska Karina Adriatma.
PKS merasa ada upaya memaksa partai untuk segera merekomendasikan nama cawawali. Yaudu menyayangkan hal tersebut karena seharusnya upaya yang dilakukan adalah pendekatan dan membangun komunikasi.
Baca Juga : Tanpa PKS, PAN dan PKB Tentukan Dua Cawawali Kendari
“Masa direkomendasikan PKS orang harus memaksa. Kalau mau direkomendasi PKS, karena dia punya hak, didekati, komunikasi. Jangan memaksa, kan itu haknya, kalau memaksa orang seolah-olah jangan kamu pakai punya hak, itu kan ilmu-ilmu yang kuno, sudah tidak canggih lagi,” tandasnya.
Sebelumnya, pada Jumat (3/5/2019) lalu ratusan warga Kota Kendari yang tergabung dalam Rakyat Peduli Demokrasi Kota Kendari mendatangi kantor Wali Kota Kendari dengan tujuan mendesak Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir mengeluarkan rekomendasi pemilihan Wakil Wali Kota Kendari. Mereka menilai Sulkarnain terkesan mengulur-ulur waktu dalam menetapkan nama calon wakilnya. (B)
Kontributor: Fadli Aksar
Editor: Muhamad Taslim Dalma
