ZONASULTRA.COM,WANGGUDU – Desa Labengki, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kebupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), masuk dalam program penataan kampung nelayan di Kementerian Kelautan dan Prikanan (KKP). Metode peningkatan fasilatas desa nelayan itu, merupakan usulan Pemerintah Daerah (Pemda) Konut, melalui Dinas Kelautan dan Prikanan (DKP) Konut.
Kepala DKP Konut, Deddi Riyanto Hamid melalui Kabid Tangkap, Asriyanto menuturkan, usulan penataan kampung nelayan merupakan upaya untuk memajukan dan mengembangkan suatu desa menjadi lebih baik, maju dengan memiliki fasilitas infrastruktur memadai. Sehingga, jauh dari ketertinggalan.
Dijelaskan, desa Labengki dihuni sekitar ratusan jiwa penduduk dan berada di wilayah kepulauan. Hidup di kawasan perairan laut, penghasilan masyarakat di tempat itu mayoritas sebagai nelayan.
Baca Juga : DKP Konut Beri Bantuan Alat Tangkap pada Nelayan Pasir Putih
Desa yang bersebelahan dengan Pulau Lebengki itu, lanjut Asriyanto, masih sangat minim fasilitas seperti, Mandi, Cuci, Kakus (MCK), jalan desa, gedung kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Olehnya itu, sangat layak untuk dikembangkan.
“Ini salah satu kesyukuran kami, karena tak hanya memajukan desa saja, tapi juga dapat memberikan dampak perubahan kehidupan dan ekonomi masyarakat di tempat itu. Apalagi bersebelahan dengan tempat wisata Pulau Labengki,”kata Asriyanto dikonfirmasi, Sabtu, (1/6/2019).
Diungkapkan, menindak lanjuti hal itu, pihaknya bersama tim Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, serta Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah turun melakukan peninjauan dan verifikasi penataan kampung nelayan di tempat tersebut.
“Beberapa waktu lalu, tim dari kementerian sudah turun survei dan lakukan verifikasi. Ini tindak lanjut dari proposal yang kami usulkan pada awal tahun 2018 lalu. Untuk hasilnya, dalam waktu dekat ini kami terima dari pihak Kementerian,”ujarnya.
Dia menjelaskan, untuk dana ekspansinya nanti bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan Perikanan dan KKP. Sedangkan, Pemda setempat melalui DKP Konut hanya menyediakan lokasi, serta berperan sebagai tim tehnis dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan nantinya.
“Salah satu contoh bentuk kegiatannya nanti antara lain, pembangunan fasilitas MCK, jalan titian desa dan fasilitas-fasilitas desa lainnya. Ini yang masuk dalam kebutuhan skala prioritas, tinggal disingkronkan dengan program yang dijalankan melalui anggaran dana desa.
Ditambahkannya, untuk provinsi Sultra ada 4 Kabupaten yang masuk verifikasi yaitu, Kabupaten Konawe Utara, Kendari, Kolaka dan Bombana. (b)
