ZONASULTRA.COM, LANGARA – Proyek peningkatan akses jalan di jalan poros Munse-Gunung Solongko dan jalan di Kelurahan Polara Raya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada tahun 2015 terpaksa diambil alih oleh dinas pekerjaan umum (PU) setempat. Pasalnya, meski batas waktu pengerjaannya telah selesai, proyek jalan tersebut belum juga dirampungkan oleh dua perusahaan kontraktor.
Kepala Dinas PU Konkep, Israwan Sulpa mengatakan, pihaknya terpaksa mengambil alih proyek tersebut dari dua perusahaan kontraktor, yaitu PT Patowonua Jaya Mandiri dan PT Buana Nusantara Mandiri karena dinilai belum maksimal.
Menurut dia, volume dua kegiatan yang direalisasikan di tahun 2015 lalu itu diperkirakan hanya sekitar 75 persen saja pasca jangka waktu (Adendum) 50 hari kalender. Namun saat tim penyerahan sementara pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO) turun di lapangan, kegiatan tersebut dinilai belum maksimal sehingga belum dilakukan PHO.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU, Ero mengungkapkan, dua perusahaan pihak ketiga yang beraktivitas di Kecamatan Wawonii Tenggara telah berakhir kontraknya sejak akhir dari perpanjangan waktu kontrak.
“Perusahaan PT Patowonua Jaya Mandiri berakhir tanggal 20 Februari sedangkan PT Buana Nusantara Mandiri berakhir 18 Februari,” terangnya
Ia menambahkan, pada perusahaan PT Patowonua Jaya Mandiri total anggaran sebesar Rp 2,7 miliar dengan volume jalan sepanjang 6,5 kilometer dan lebar seluas 7,5 meter serta ketebalan 15 centimeter sesuai volume desain pengukuran. Sedangkan PT Buana Nusantara Mandiri dengan anggaran sebesar Rp 3,75 miliar di Kelurahan Polara Raya antara lain pembersihan, timbunan, dan organ pilihan seperti deuker dan drainase.
Sekretaris Tim Provisional Hand Over (PHO), Guntur saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu mengungkapkan kegiatan poros Kelurahan Munse sampai perbatasan Polara Raya belum ada di dalam catatan hasil evaluasi oleh timnya.
“Belum ada datanya karena hasil evaluasi kami beberapa waktu lalu saat tim turun lapangan, ada beberapa kerjaan yang dinilai tidak maksimal,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Konkep, Muhammad Farid menyayangkan hal tersebut. Menurut dia, pihaknya telah berulang kali memanggil dinas terkait, namun penjelasan yang diberikan dinilai tidak rasional.
“Penjelasan dinas PU katanya kegiatan itu maksimal, tinggal jembatan sama timbunan gunung Solongko yang belum. Tapi saat kita minta kontrak untuk bisa mengetahui volume kegiatannya, sampai sekarang belum juga diberikan,” kata dia.
Penulis: Arjab Karim
Editor: Jumriati
